Curhat Bos Damri, Ditinggal Karyawan Karena Potong Gaji 20%

Jakarta, CNBC Indonesia - Adanya penundaan gaji karyawan di Perum Damri, berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia (SDM). Makanya perusahaan transportasi darat milik negara ini berencana merekrut pegawai baru.

Meski dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (2/9/2021) ditentang oleh anggota parlemen yang menilai perekrutan ini tidak dibutuhkan. Terlebih banyak karyawan Damri yang tidak digaji penuh atau hanya menerima 80% dari total gaji.

Terkait hal itu, Setia menjelaskan penerimaan pegawai tetap memprioritaskan dari internal.

"Kita buka dulu job posting. Apabila dari internal tidak didapatkan baru kita eksternal. Sampai dengan hari ini job opening yang eksternal itu baru empat orang. Sisanya diisi oleh internal," jelasnya.

"Karena banyak khususnya yang milenial yang dipotong gaji, mereka lebih suka ke start up kaya gitu. Penundaan mereka ke startup," tambahnya.

Sementara posisi IT ini sangat dibutuhkan. Terlebih dalam era digitalisasi dimana berbagai layanan sudah berbasis dengan online.

Dalam kesempatan itu Setia mengatakan PMN Rp 250 miliar pada tahun 2022 juga tidak digunakan untuk menggaji pegawai. Perusahaan juga menunda pembayaran gaji karyawan lantaran penurunan pendapatan yang signifikan.

"Dalam PMN ini tidak ada yang diperuntukan untuk membayar gaji karyawan," katanya.

"Jadi bukannya tidak membayar, yang pertama ditunda sebelum pegawai ditunda adalah direksi. Jadi board semuanya ditunda dan sampai hari ini penundaan 50% dicatatkan sebagai utang perusahaan. dan kami mulai membuat cashflow untuk pengembalian utang gaji karyawan dan kami juga terus melakukan konsultasi ke Kemenaker," kata Setia.

Dia menegaskan sampai hari ini pegawai hanya menerima pemotongan gaji, bukan tidak dibayarkan. Paling dipotong hingga 20%.

"Jadi semua pegawai menerima gaji hanya terjadi pemotongan 20%. Itulah yang sering dibahasakan bahwa kami tidak membayar gaji. Tetapi sebetulnya kami membayar gaji tapi memang tidak penuh," lanjutnya.

Lebih lanjut, Setia menambahkan untuk daerah-daerah yang bersubsidi seperti di Papua, gaji tetap dibayarkan. Sebab, biaya hidup di sana tergolong tinggi.