Bos Bappenas: BPK Hampir Tidak Memberikan WTP Atas LKPP 2020

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020. Opini tersebut menunjukkan LKPP telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Namun ternyata, BPK hampir tidak memberikan WTP atas LKPP Tahun 2020. Hal itu dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (1/9/2021).

Mulanya, Suharso bercerita kalau selama 2021, Kementerian PPN/Bappenas mengalami empat kali refocusing anggaran. Sehingga pagu awal turun sekitar Rp 668 miliar dari Rp 1,77 triliun menjadi Rp 1,13 triliun.

Baca: Tukin PNS Dipotong Lagi Tahun Depan, Tapi Tak Semuanya

"Dan ini mengakibatkan memang banyak program yang mungkin didorong ke tahun depan. Dan yang merepotkan adalah administrasinya," kata Suharso.

"Karena sebagai catatan saja kemarin memang BPK itu hampir-hampir tidak memberikan WTP pada pemerintah karena soal pelaporan di program pemulihan. Sehingga akibatnya kita semua itu governance-nya dikejar sekalipun kita tidak banyak masuk di sana anggarannya terkait PEN tapi terpaksa kena dampaknya juga. Dan sehingga proses administrasinya luar biasa kalau kita lihat," lanjutnya.

Ia mencontohkan ada kontrak-kontrak yang terpaksa digeser lantaran menyangkut dua kementerian misalnya Portal Satu Data dan Satu Data Indonesia.

"Kemudian refocusing empat kali mengakibatkan terhambatnya kegiatan karena harus menunggu setiap kali revisi refocusing karena ada PMK-PMK. Dampak refocusing tahap I, III, dan IV mengurangi anggaran pada komponen belanja teknis K/L, sedangkan tahap II mengurangi anggaran tukin untuk THR & gaji ke-13 yang tidak dibayarkan," ujar Suharso.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cerita Bos Bappenas Dikejar World Bank Gara-gara Nolak Utang!