Kang Emil Buka-bukaan Problem Utama Vaksinasi Corona di Jabar

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil buka-bukaan perihal situasi terkini vaksinasi Covid-19 di Jabar. Dalam video yang diterima CNBC Indonesia dari Humas Jabar, Rabu (1/9/2021), Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, mengungkapkan Jabar membutuhkan pasokan vaksin sebanyak 15 juta dosis per bulan dalam mendukung target yang ditetapkan pemerintah pusat di mana vaksinasi harus tuntas di Desember 2021.

Dalam paparannya, dia menjelaskan vaksinasi Covid-19 harus dilakukan untuk melindungi seluruh warga Jabar di tengah pandemi Covid-19. Secara teori, vaksinasi Covid-19 harus mencakup 75% populasi Jabar yang mencapai 50 juta jiwa. Dengan demikian, target vaksinasi Covid-19 di Jabar sebesar 37 juta jiwa.

"Pertanyaannya bagaimanakah 37 juta warga Jabar ini bisa terlindungi oleh vaksin sehingga melindungi yang lainnya, dan ada target dari bapak presiden (Presiden Joko Widodo) harus beres di bulan Desember 2021. Nah itu pertanyaannya. Bisakah di Desember 2021 37 juta jiwa ini sudah tervaksin," katanya.

Eks Wali Kota Bandung itu lantas mengungkapkan sejumlah tantangan dalam vaksinasi Covid-19 di Jabar.

Pertama, teritorial di Jabar beragam sehingga tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lain yang homogen. Di Jabar ada kota semisal Kota Bandung hingga Kota Depok, tapi ada pula kabupaten dengan kontur pegunungan, pantai, bahkan pedalaman. Itu menjadikan kendala dari sisi mobilitas.

Kedua, kecepatan vaksinasi di tiap-tiap daerah tidak sama. Untuk itu, tugas pemprov adalah memotivasi dan memberikan agar percepatan vaksinasi Covid-19 bisa terjadi.

Ketiga, infrastruktur tidak merata dan juga terbatas. Jumlah puskesmas Jabar kurang lebih hanya 1.000. Sementara berdasarkan standar WHO idealnya 5.000.

Keempat, masih ada masyarakat yang tidak termotivasi divaksin Covid-19 karena hoaks. Semua itu harus diluruskan.

"Hal itu menunjukkan jangan terlalu percaya dan serahkan kepada ahlinya ya. Kalau mau nanya vaksin ya ke dokter, jangan ke pemusik. Contohnya begitu," ujar Kang Emil.

Selain tantangan, ada pula problem utama, yaitu suplai tidak proporsional. Kang Emil menjelaskan ada provinsi-provinsi berpenduduk sedikit tapi vaksin yang didapat banyak. Sebaliknya ada provinsi-provinsi berpenduduk banyak tapi vaksin yang didapat sedikit seperti Jabar.

"Karena domain yang ngasih kan dari pemerintah pusat. Maka kalau dipersentasekan terkesan masih jauh. Padahal karena jumlah vaksinnya saja yang sedikit. Kalau dikasihnya banyak sesuai proporsinya maka persentasenya juga akan setara," ujar Kang Emil.

Dalam vaksinasi Covid-19 di Jabar, dia menjelaskan ada tiga kelompok yang terlibat. Pertama, pemerintah daerah (puskesmas, rumah sakit, klinik, dan mobil khusus yang dikonversi). Kedua TNI/Polri. Ketiga, elemen-elemen lain.

Khusus untuk kelompok yang disebut terakhir, Kang Emil bersyukur lantaran banyak ormas, komunitas, institusi pendidikan bahkan partai yang turut serta.

"Kemudian ada juga kelompok bisnis, ada e-commerce, macam-macam. Jadi inilah aktor-aktor yang sekarang sedang sibuk menyelesaikan target 37 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, Kang Emil menuturkan proses birokrasi vaksinasi Covid-19 di Jabar. Selama ini, kata dia, pemerintah pusat memberikan kuota kepada pemerintah kota/kabupaten. Dalam bahasa sederhana angkanya sudah dikunci. Kemudian, pemprov ditugaskan untuk mengirimkan.

"Jadi memang peran provinsi di sini dalam pandangan saya kurang maksimal karena yang ngatur berapa ke kota dan kabupaten itu dari pusat. Kita hanya menerima dan tidak boleh lama-lama," ujar Kang Emil.

"Pernah satu kali kita coba atur untuk subsidi silang disebutnya kita nimbun pernah kejadian itu ya. Padahal maksudnya yang lambat kita ambil dulu, yang cepat kita kasih. Kira-kira begitu. Nah ini masih jadi tantangan ya," lanjutnya.

Oleh karena itu, menurut Kang Emil, apabila vaksinasi Covid-19 di Jabar mau tuntas per Desember 2021, dibutuhkan 15 juta dosis vaksin Covid-19 per bulan.

"Jangan bicara ini kurang, kalau suplainya saja tidak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, problemnya adalah suplainya yang belum pasti. Ini yang saya sebut masalah utama. Kalau berhasil dijamin 15 juta dosis buat warga Jabar, maka targetnya adalah 500 ribu harus disuntik per hari," katanya.

Pria yang juga dikenal sebagai arsitek ini bersyukur lantaran jumlah vaksin yang disuntikkan per hari terus meningkat. Apabila dua bulan lalu masih di kisaran 50 ribu per hari, maka sekarang rata-rata harian sudah 235 ribu per hari. Bahkan pada tanggal 28 Agustus lalu, jumlah vaksin yang disuntikkan menembus 420 ribu.

"Luar biasa. Seperti tadi, percuma kita bisa setinggi ini kalau dosisnya nggak ada. Makanya banyak bupati nge-WA saya. Pak gub kurang, pak gub habis dan saya tidak pegang vaksinnya. Makanya saya cuma menyampaikan curhatnya kota dan kabupaten ke pusat," ujar Kang Emil.

Sejauh ini, Jabar sudah memperoleh 18,6 juta dosis vaksin. Dari jumlah itu, yang disuntikkan 14,4 juta atau 77,4%. Dosis pertama mencapai 25%, sementara dosis kedua mencapai 13,18%

"Jadi kalau ditanya Jabar sudah berapa persen, ya 25%, tidak belas-belasan, sudah lewat, mungkin data lama. Jadi itu pertanyaannya. Kalau Desember mau beres tolong, please, suplai ke Jabar tidak kurang dari 15 juta dosis. Kami akan bereskan mendekati 500 ribu sudah hampir tercapai kemarin," kata Kang Emil.

"Tapi kalau Jabar berhasil di bulan Desember, alhamdulillah. Tapi kalau kita dengar Desember provinsi lain belum ini artinya belum ada yang selamat sebelum semuanya selamat. No one safe until everyone is safe. Maka doa saya kalau Jabar berhasil, kita doakan provinsi lain juga berhasil supaya se-Indonesia terlindungi oleh vaksin," lanjutnya.

Keinginan Kang Emil agar Jabar memperoleh 15 juta dosis vaksin per hari berulang kali sudah disampaikan. Tidak terkecuali saat wawancara khusus dengan CNBC Indonesia, Rabu (25/8/2021) malam.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada CNBC Indonesia pada, Jumat (27/8/2021) malam, memberikan tanggapannya.

"Total vaksin (Covid-19 Jabar itu lebih besar dari jumlah provinsi lain ya," ujarnya tanpa mengelaborasi jumlah vaksin yang diberikan kepada Jabar.

Lebih lanjut, Siti Nadia pun menjawab pertanyaan perihal permintaan Kang Emil agar Pemprov Jabar diberi kebijakan mengatur vaksin Covid-19 untuk kabupaten/kota.

"Sesuai surat edaran Dirjen P2P justru provinsi memiliki kewenangan untuk mengatur alokasi dari kabupaten/kota. Bahkan kalau ada kabupaten/kota yang stoknya lebih maka provinsi dapat merealokasi ke kabupaten/kota yang kurang," ujarnya.