PGRI: Sekolah Tatap Muka Terhambat Vaksinasi Belum Merata

News - Rahajeng KH, CNBC Indonesia

25 August 2021 13:25

Foto: Suasana belajar tatap muka di SDN Kartika 1, Tajur Halang, Kab Bogor, Jawa Barat, Rabu 25/8. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - PGRI menilai rencana melakukan sekolah tatap muka dinilai terhambat oleh vaksinasi yang belum merata, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan pasokan vaksin Covid-19. Keselamatan siswa dan tenaga pendidik menjadi hal yang utama, dan juga 11 persyaratan yang harus dipenuhi oleh sekolah.

Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, secara nasional baru 57% yang bisa memenuhi persyaratan dan vaksinasi tenaga pendidik belum sampai 60%. Meski menurutnya sekolah tatap muka sudah bisa dijalankan semester ini, namun pemda harus memastikan setiap sekolah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

"DKI Jakarta sudah mencapai 90% yang vaksin pertama dan sebagai role model, itu dengan segala fasilitasnya bisa mendorong dan meningkatkan syarat sekolah tatap muka. Tapi daerah lain sangat lambat, belum lagi orang tua masih maju mundur. PGRI mendorong sekolah tatap muka karena sangat perlu," ujar Unifah, Rabu (25/8/2021).

Baca:

PGRI Soal Sekolah Tatap Muka: Ini Situasi yang Dilematis

Menurutnya ini menjadi persoalan karena nantinya guru yang akan berinteraksi langsung dengan siswa. Saat ini siswa juga masih sangat sedikit yang mendapatkan vaksin.

"Masalahnya bukan pada pembatasan PPKM tapi perlindungan yang disiapkan karena pendidikan adalah soal interaksi. Interaksi ini harus dijaga dalam satu ruangan meski dibagi dalam jumlah siswanya, vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik harus menjadi syarat utama PTM terbatas," tegas Unifah.

Setelah vaksinasi, harus dipenuhi 11 syarat untuk memastikan sekolah siap, baik secara fisik dan kesiapan guru. Selain itu, dia mengharapkan ketika dilakukan sekolah tatap muka, positivity rate sudah di kisaran 5% untuk mengurangi potensi penyebaran.

"Ketersediaan sarana ini membutuhkan intervensi dari pemda, bagaimana kalau anak-anak kalau cuci tangan aja tidak ada. Sebagian harus didukung oleh pemda dan pemerintah pusat supaya bisa cepat dilaksanakan," kata Unifah.