Di Tangan Jokowi Bakal Lahir Badan Baru Khusus Urus Pangan?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pembentukan Badan Pangan Nasional (BPN) diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan teknis soal pangan domestik. Tujuannya supaya kewenangan bisa berasal dari satu komando.

Wakil Direktur Utama Perum Bulog Gatot Trihargo, mengatakan saat ini persoalan industri pangan belum banyak regulasi yang terintegrasi. Dimana beberapa undang-undang masih berasal dari kewenangan masing-masing otoritas. Salah satu contohnya Badan Ketahanan Pangan (BKP) di kawah Kementerian Pertanian dan lembaga sejenis lainnya.

"Hulu dan hilir belum harmonis, ke depan sebaiknya kita harapkan Badan Pangan Nasional bisa mengintegrasikan semua kewenangan supaya satu komando. Sehingga ekosistem yang dibangun lebih efisien," jelasnya dalam Food & Agriculture Summit CNBC Indonesia, Jumat (6/8).

Gatot juga bicara mengenai peran Perum Bulog nantinya setelah Badan Pangan Nasional (BPN) terbentuk. Fungsi Bulog akan menjadi operator di bawah regulator yaitu BPN, yang juga Bulog menjadi bagian dalam badan holding pangan.

"Kenapa kita setuju, dari pengalaman karena pengambilan keputusan terlalu panjang, sehingga kehilangan momentum. Sehingga ketika harga di pasar naik adanya BPN bisa mengendalikan persoalan teknis. Jadi pengambilan keputusan lebih cepat," jelasnya.

Gatot juga optimistis dari BPN ini dapat menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Selama ini beberapa kewenangan dalam Undang-Undang yang dilimpahkan kepada Badan Pangan.

"Selama ini keputusan diambil ketika harga sudah jeblok, adanya BPN masalah ini tidak harus terjadi dan jangan berulang," katanya.

"Ke depan dengan proyeksi Indonesia menjadi negara besar di 2030, permasalahan pangan harus tuntas dari hulu hingga hilir, juga masalah ongkos produksi. Badan pangan ini menjadi penyelesaian masalah," tambahnya.

Dalam acara itu Gatot juga memberikan contoh permasalahan yang dihadapi misalnya data base beras yang berbeda dengan kementerian. Dari catatan data beras di Kementerian Perdagangan stok beras mencapai 7-8 juta on, sementara di Bulog hanya 1,2-1,3 juta ton.

"Sisa dimana itu blank spot, kita tidak tahu itu dimana, dengan badan pangan kita tahu detail posisi stok itu. Kestabilan kita jaga," jelasnya.