Badan Khusus Pangan Siap-Siap Urus Beras Sampai Garam!

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (BPN) akan segera dibentuk oleh pemerintah. Badan ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan regulasi teknis di industri pangan.

Wakil Direktur Utama Bulog Gatot Trihargo, mengatakan dengan adanya BPN kebijakan pangan pemerintah bisa satu pintu mulai dari hulu hingga hilir. Sehingga ekosistem industri pangan bisa lebih terharmonisasi.

Ia mengusulkan bila BPN sudah terbentuk bisa fokus pada sembilan bahan pokok pangan. Hal ini karena urgensi permasalahan bahan pokok Indonesia yang belum banyak terselesaikan, mulai dari stok sampai stabilisasi harga.

Pilihan Redaksi Mohon Maaf! Subsidi Pupuk Masih Tak Efektif Hingga Saat Ini Guru Besar IPB: Yang Penting Pupuk Itu Tersedia buat Petani

"Kita harap fokus 9 bahan pokok. Ini kita fokuskan. Dari padi, jagung, kedelai, hingga gula konsumsi sampai garam. Ini fokus hajat orang banyak. Kita tidak menjangkau pangan lainnya dulu," jelasnya dalam dalam Food & Agriculture Summit CNBC Indonesia, Jumat (6/8).

Dengan adanya BPN, presiden akan punya kendali mengontrol permasalahan sembilan bahan pokok pangan itu. Sehingga mudah dikendalikan mulai dari petani hingga pembeli akhir.

"End to end, mulai dari petani kita utamakan. Hulu hingga hilir kita jaga," jelasnya.

Guru Besar IPB Prof. Dr. Ir Hermanto Siregar mengatakan mengharapkan BPN dapat efektif menjalankan fungsinya yang menjadi regulator yang mengontrol permasalahan pangan. Namun, ia meyakini tidak semua permasalahan pangan bisa terselesaikan.

"Seperti Kedelai, kedelai apa yang bisa dilakukan saat ini karena masih bergantung dari kebijakan Kementerian Pertanian, karena impor yang besar. Sementara cost produksi disini lebih tinggi dari luar negeri. Lembaga in tidak bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan petani karena hal teknis itu penting dilakukan," katanya.

Begitu juga dengan permasalahan petani garam. Permasalahan kesejahteraan petani ini hanya bisa dibereskan setingkat menteri koordinator, sampai saat ini kementerian pun saat ini masih kesulitan dalam hal mengkoordinasi.

"Harapan saya bisa efektif tapi hal ini cukup berat kuncinya yang dijamin adalah kolaborasi. Dalam hal tertentu presiden juga harus turun tangan biar bisa lebih efektif. tapi bisa cukup lebih membantu jika lembaga ini formatnya kementerian," jelasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Tangan Jokowi Bakal Lahir Badan Baru Khusus Urus Pangan?