Badan Pangan Nasional Diusulkan Setingkat Dengan Menteri

Jakarta, CNBC Indonesia - Guru Besar IPB, Hermanto Siregar mengatakan ada persoalan yang kerap muncul dari organisasi atau pembentukan unit pemerintah yang posisinya di bawah menteri.

Hal ini terkait dengan desakan pembentukan Badan Pangan Nasional yang segera dibentuk sebagai kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan.

"Persoalan sering muncul dari organisasi dan unit pemerintah dari Badan, di bawah kementerian, pasti koordinasi. Jadi bagi sebuah badan levelnya di bawah menteri, punya kendala katakanlah memanggil menteri. Kemudian akan menugaskan eselon 1," katanya dalam Food & Agriculture Summit 2021 CNBC Indonesia "Kelembagaan dan Kemitraan" di Jakarta, Jumat (6/8/2021).

"Sehingga apa yang diharapkan bisa selesai agak pesimis kalau formatnya di level badan. Barangkali kalau bisa di level lebih tinggi. Berharap di UU Ciptaker, justru bisa level lebih tinggi. Bahkan kalau bisa Kemenko," imbuhnya.

Baca: Mentan Pamer 'Kekebalan' Pertanian yang Tumbuh 14% di Q2-2021

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI, Herman Khaeron menegaskan bahwa keputusan terkait dengan kedaulatan pangan dalam hal ini Badan Pangan Nasional berada sepenuhnya di tangan Presiden.

"Semuanya ada di tangan presiden. Pasal 126, dalam UU 18/2012 jelas dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan dibentuk lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden," katanya.

Badan ini, lanjutnya, seharusnya memang sudah setingkat menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dia juga berharap dalam pembentukannya jangan sampai terjadi ego sektoral.

"Saya meyakinkan kepada presiden, kalau ini ada hal yang harus direstrukturisasi, tentu secara politik akan memberikan nilai positif ke Presiden. Tak akan menjadi beban negara, akan direspon baik oleh masyarakat. Dapat menugaskan BUMN melakukan produksi, pengadaan, penyimpanan, yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

"Semua tergantung presiden. Tapi ingat, ada yang lebih besar adalah kepentingan rakyat," pungkasnya.

Baca: Mohon Maaf! Subsidi Pupuk Masih Tak Efektif Hingga Saat Ini

(yun/yun)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rektor IPB Bicara Tantangan Pertanian, Teknologi Hingga SDM