Begini 'Ulah' Pemda: Lelet Cairkan BLT & Insentif Nakes!

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam pemerintah daerah terkait program penyaluran BLT Desa yang sebesar Rp 28,8 triliun dan program vaksinasi di daerah yang anggarannya sebesar Rp 1,96 triliun. Bila pencairan masih lambat maka program tersebut akan ditarik k pemerintah pusat.

Sri Mulyani menjelaskan dari anggaran BLT Desa yang sebesar Rp 28,8 triliun untuk 8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), realisasinya penyalurannya sangat rendah.

Secara rinci pada Januari baru 5,1 juta KPM yang disalurkan dengan anggaran sebesar Rp 1,53 triliun. Kemudian pada Februari disalurkan kepada 4,42 juta KPM dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1,33 triliun.

Pada Maret diberikan kepada 3,8 juta KPM dengan anggaran Rp 1,07 triliun. Kemudian pada April baru diberikan kepada 2,71 KPM dengan anggaran Rp 810 miliar.

Kemudian pada Mei penyaluran baru diberikan kepada 1,87 juta KPM dengan anggaran Rp 560 miliar, Juni kepada 750.000 KPM dengan anggaran hanya Rp 220 miliar. Serta Juli baru tersalurkan kepada 230.000 dengan anggaran Rp 7 miliar.

Artinya dari Rp 28,8 triliun BLT Desa, baru terealisasi Rp 5,6 triliun atau baru mencapai 19,4% dari pagu anggaran. Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah pusat akan menyalurkan langsung kepada KPM yang tinggal di desa.

"Ini yang kami dengan Kemendes akan terus dorong. Kalau sampai ini tidak ada pergerakan, kita akan bisa melakukan cari nama di masing-masing desa untuk dapat bantuan dari pemerintah," jelas Sri Mulyani dalam konferensi virtual.

Padahal, kata Sri Mulyani saat ini pemerintah desa bisa membayarkan BLT Desa dengan relaksasi aturan, sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa tersebut yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos) apapun, baik itu PKH, Kartu Sembako, bantuan sosial tunai (BST).

"Kalau sampai tak terjadi (penyaluran), akan melakukan intersect, sehingga uang itu sudah ada, tapi belum dirasakan manfaatnya akan bisa kita hindarkan. Kita ingin masuk ke masyarakat dan membantu mereka," kata Sri Mulyani melanjutkan.

Selain akan mengambil alih penyaluran BLT Desa, pemerintah juga memutuskan untuk mengambil alih vaksinasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Vaksinasi di daerah-daerah, kata Sri Mulyani akan dilakukan oleh TNI, Polri dan Bidan BKKBN untuk bisa membantu vaksinasi. Dengan begitu target vaksinasi 1-3 juta sehari bisa terealisasi. Adapun Target TNI-Polri sebanyak 30 juta yang divaksin dan bidan BKKBN 37 juta yang divaksin.

"Ini berarti akan diberikan anggaran untuk vaksinasi dengan tenaga-tenaga tambahan Rp 1,96 triliun. Sebenarnya anggaran ini ada di daerah, namun selama ini tidak terjadi," ujarnya.

"Mendengar keluhan TNI, operasi vaksin yang harus mengeluarkan dari anggarannya sendiri. Kita akan berikan dan anggaran di daerah akan ambil langsung sebelum kita transfer, namanya di intersect," kata Sri Mulyani melanjutkan.