Pemda Masih Lelet Sebar Bansos, Ancaman Sri Mulyani Dicuekin?
Foto: Infografis/ Dukungan APBN untuk PPKM Darurat Dan Penanganan Kesehatan
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Daerah (Pemda) masih lambat dalam menyalurkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Terutama penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Hingga 21 Juli 2021 anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp 6,14 triliun ke rekening desa atau 21,32% dari pagu anggaran Rp 28,8 triliun. Jumlah penerima pun baru sedikit yakni 5,18 juta dari target 8 juta KPM.
"Kalau dilihat per bulan masih rendah karena penerimanya turun terus dari 5,1 juta KPM di bulan pertama, turun terus bahkan di bulan ke enam baru 0,9 juta KPM. Sebagian besar daerah penyalurannya di bawah 30%, bahkan yang dibawah 15% ada 162 daerah," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti kepada CNBC Indonesia, Senin (26/7/2021).
Padahal, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Pemda segera melakukan percepatan penyerapan anggaran, jika tidak maka ia akan melakukan intersep.
Kemenkeu bahkan memberikan waktu sepekan bagi Pemda untuk melakukan percepatan penyaluran sebelum diambil alih Pemerintah Pusat. Namun, sepekan berlalu penyaluran Pemda masih sangat lambat.
Oleh karenanya, relaksasi kembali dilakukan pemerintah. Diharapkan perpanjangan waktu percepatan penyaluran ini betul-betul dilakukan.
"Kami lakukan kembali relaksasi bersama Kemendes dan Kemendagri dari segi persyaratan dan juga dorong daerah supaya tingkatkan KPM-nya bagi yang berhak," kata Prima.
Untuk kali ini, relaksasi perpanjangan waktu percepatan penyaluran diberikan hingga September 2021. Jika tetap tidak dilakukan maka pemerintah pusat akan mengambil alih.
"Sampai September akhir kalau belum baik akan ada intercept," jelas Prima.
[Gambas:Video CNBC]
Banyak Pemda 'Bandel', Sri Mulyani Tahan Transfer ke Daerah
(mij/mij)
