Cek! Ini Skenario Terburuk Ekonomi RI Efek' Ledakan' Covid-19

MAIKEL JEFRIANDO & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

20 July 2021 07:40

Foto: Sri Mulyani dalam keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna, Jakarta, (5/7/2021). (Dok: Tangkapan layar Youtibe Setpres RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terpaksa melakukan koreksi asumsi makro ekonomi di awal paruh kedua 2021 seiring dengan tingginya angka Covid-19. Ekonomi yang tadinya bisa tumbuh 5%, diperkirakan hanya mampu di level 3%.

Hal ini tak lepas dari ledakan kasus covid-19, dipicu penyebaran varian delta yang katanya lebih ganas dan semakin kendornya protokol kesehatan oleh masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan capaian perekonomian pada paruh pertama sebetulnya cukup gemilang. Kuartal I memang masih kontraksi, namun seiring peningkatan mobilitas masyarakat, ekonomi kuartal II diperkirakan tumbuh sampai 7-8%.

Indeks kepercayaan konsumen meningkat hingga indeks produksi manufaktur bahkan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

"Kemudian kita melihat munculnya varian delta dari virus corona yang begitu dominan," ujar Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Update dengan Tema "Kebangkitan Ekonomi Indonesia", dikutip Selasa (20/7).

Baca:

Ada yang Ngeluh Bansos, Jawaban Muhadjir: Kirim No Rekening

"Hal ini yang mungkin perlu untuk kita di satu sisi memiliki alasan untuk memiliki harapan bahwa tahun 2021 tetap merupakan tahun pemulihan, namun kita tidak lengah dan tetap waspada. Seperti yang tadi juga disampaikan varian Covid-19 yang terus berubah dan ini menimbulkan ancaman," paparnya.

Atas kondisi tersebut, Sri Mulyani menyiapkan skenario moderat hingga berat. Diawali dengan PPKM Darurat dengan skenario moderat dan berat berjalan sampai dengan 4-6 minggu.

Dengan skenario tersebut maka implikasi ke tingkat konsumsi masyarakat akan melambat. Pemulihan ekonomi akan tertahan, pertumbuhan ekonomi kuartal III diprediksi melambat ke 4,0 - 5,4% yoy dan kuartal IV 4,6 - 5,9%.

Pemerintah harus mengoptimalkan belanja agar ekonomi tidak kembali melemah seperti tahun sebelumnya. Di samping tetap mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi. Bila tidak ada tekanan lagi, maka ekonomi sampai akhir tahun diproyeksikan di level 3,7-4,5%.

Sri Mulyani mengakui skenario yang lebih berat tentu bisa saja terjadi. Hanya saja berdasarkan data terkini, skenario tersebut yang dimungkinkan terjadi.

"Jadi, (yang dibuat pemerintah) skenario moderat dan berat. Belum memasukkan skenario yang lebih berat," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR

Dari sisi perkembangan kasus Covid-19, pertambahan kasus harian di Indonesia tercatat mengalami penurunan dibanding dengan hari sebelumnya menjelang berakhirnya PPKM Darurat pada Selasa hari ini (20/7).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, Senin kemarin (19/7/2021) kasus positif bertambah 34.257 kasus. Tambahan kasus positif tersebut membuat total kasus di Indonesia secara keseluruhan menjadi 2.911.733 orang.

Ini merupakan kasus baru harian terendah sejak 8 Juli 2021. Sebelumnya kasus harian di atas 50.000 orang per hari.

Selanjutnya kabar baiknya kasus sembuh juga terus bertambah. Dalam sehari tercatat tambahan kasus sembuh adalah 32.217 orang yang secara total menjadi 2.293.875 orang.

Adapun hingga Senin kemarin, kasus meninggal di Indonesia bertambah 1.338, di mana secara total menjadi 74.920. Jumlah ini merupakan rekor tertinggi dalam kasus kematian Covid-19 dalam sehari.

Sementara itu, kasus aktif saat ini tercatat sebanyak 542.938. Angka ini naik sedikit dibanding hari sebelumnya yang sebanyak 542.236

Sebagai informasi, pemerintah telah menerapkan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan tersebut ditempuh seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia pasca libur lebaran dan penyebaran varian virus baru.

NEXT: Lembaga Rating Pangkas Proyeksi

Baca:

Instruksi Tito: Jika Ada Rakyat Butuh Bansos, Segera Berikan!

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional mulai menurunkan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia usai 'ledakan' penambahan kasus Covid-19 dan dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat periode 3-20 Juli 2021.

Dua lembaga rating yang memberikan proyeksi ini yakni Fitch Ratings dan S&P Global Ratings.

Fitch, dalam laporan yang dirilis 9 Juli lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4%, dipangkas dari sebelumnya 5,1%. Proyeksi ini belum menyertakan kondisi PPKM Darurat yang nantinya diperpanjang.

Lembaga pemeringkat ini menjelaskan, kebijakan PPKM tersebut tentu akan memukul perekonomian karena menurunkan mobilitas penduduk. Konsumsi rumah tangga yang pada paruh pertama 2021 sudah membaik dipastikan kembali tertekan.

Baca:

Simak, Ini Rincian Diskon Listrik PLN Hingga Desember 2021

Hal lain yang turut menjadi perhatian serius adalah vaksinasi yang masih lambat. Kini sudah berjalan sekitar 1 juta vaksin per hari. Bila ingin mencapai kekebalan komunal tentu vaksinasi digenjot mencapai 5 juta vaksin per hari.

Selanjutnya adalah kapasitas rumah sakit yang terbatas. Pada beberapa daerah situasi ketersediaan tempat tidur dan ruangan perawatan pasien Covid-19 sudah memasuki masa kritis.

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi fiskal. Pada 2023 mendatang, pemerintah tidak lagi memiliki keistimewaan defisit fiskal di atas 3% dari PDB (produk domestik bruto). Kecuali pemerintah berencana mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang baru untuk perpanjangan.

Sebab itu, untuk kembali ke tingkat defiist 3% dari PDB, pemerintah perlu menurunkan defisit secara gradual. Kini defisit anggaran dipatok 5,7%.

Di sisi lain, ekonomi harus dipastikan pulih. Sehingga apabila defisit turun dan belanja harus lebih kecil, maka perekonomian tidak terpengaruh signifikan.

Sementara itu, S&P Global merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2,3% pada 2021. Padahal sebelumnya S&P optimistis ekonomi Tanah Air bisa mencapai 3,4 - 4,4%.

Menurut Vishrut Rana, Economist Asia-Pacific S&P, dalam webinar, akhir pekan lalu, pemangkasan ini tidak lepas dari lonjakan penyebaran kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir yang lebih parah dari tahun sebelumnya.

Atas kondisi itu pemerintah mengimplementasikan PPKM Darurat. Ekonomi RI pun dinilai tertekan karena semakin berkurangnya mobilitas penduduk yang diperkirakan S&P sampai dengan 30% untuk implementasi selama sebulan.

Mobilitas diperkirakan baru kembali pulih pada akhir Oktober, secara bertahap. Ekonomi pada kuartal III dan IV akan lebih rendah dari kuartal sebelumnya meskipun di tahun lalu ekonomi Indonesia masih kontraksi.

"Perkiraan penurunan kami untuk 2021 adalah 2,3%, dengan serangkaian asumsi yang lebih berat," ungkapnya.

Faktor pendorong perekonomian harus diupayakan dari belanja pemerintah lewat dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar hampir Rp 700 triliun. Hal lain adalah ekspor, seiring dengan naiknya permintaan global dan harga komoditas yang melonjak.

Tapi sayangnya ada risiko yang harus ditempuh mengenai bisnis di dalam negeri. Swasta tak kuat lagi menahan hantaman pandemi sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah masif tidak dapat terhindarkan.