Cek! Ini Skenario Terburuk Ekonomi RI Efek' Ledakan' Covid-19

MAIKEL JEFRIANDO & Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia

20 July 2021 07:40

Foto: Imbas PPKM Darurat, Jasa Servis HP Turun ke Jalan. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Di sisi lain, lembaga pemeringkat internasional mulai menurunkan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia usai 'ledakan' penambahan kasus Covid-19 dan dimulainya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat periode 3-20 Juli 2021.

Dua lembaga rating yang memberikan proyeksi ini yakni Fitch Ratings dan S&P Global Ratings.

Fitch, dalam laporan yang dirilis 9 Juli lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,4%, dipangkas dari sebelumnya 5,1%. Proyeksi ini belum menyertakan kondisi PPKM Darurat yang nantinya diperpanjang.

Lembaga pemeringkat ini menjelaskan, kebijakan PPKM tersebut tentu akan memukul perekonomian karena menurunkan mobilitas penduduk. Konsumsi rumah tangga yang pada paruh pertama 2021 sudah membaik dipastikan kembali tertekan.

Baca:

Simak, Ini Rincian Diskon Listrik PLN Hingga Desember 2021

Hal lain yang turut menjadi perhatian serius adalah vaksinasi yang masih lambat. Kini sudah berjalan sekitar 1 juta vaksin per hari. Bila ingin mencapai kekebalan komunal tentu vaksinasi digenjot mencapai 5 juta vaksin per hari.

Selanjutnya adalah kapasitas rumah sakit yang terbatas. Pada beberapa daerah situasi ketersediaan tempat tidur dan ruangan perawatan pasien Covid-19 sudah memasuki masa kritis.

Pemerintah juga harus memperhatikan kondisi fiskal. Pada 2023 mendatang, pemerintah tidak lagi memiliki keistimewaan defisit fiskal di atas 3% dari PDB (produk domestik bruto). Kecuali pemerintah berencana mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang yang baru untuk perpanjangan.

Sebab itu, untuk kembali ke tingkat defiist 3% dari PDB, pemerintah perlu menurunkan defisit secara gradual. Kini defisit anggaran dipatok 5,7%.

Di sisi lain, ekonomi harus dipastikan pulih. Sehingga apabila defisit turun dan belanja harus lebih kecil, maka perekonomian tidak terpengaruh signifikan.

Sementara itu, S&P Global merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 2,3% pada 2021. Padahal sebelumnya S&P optimistis ekonomi Tanah Air bisa mencapai 3,4 - 4,4%.

Menurut Vishrut Rana, Economist Asia-Pacific S&P, dalam webinar, akhir pekan lalu, pemangkasan ini tidak lepas dari lonjakan penyebaran kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir yang lebih parah dari tahun sebelumnya.

Atas kondisi itu pemerintah mengimplementasikan PPKM Darurat. Ekonomi RI pun dinilai tertekan karena semakin berkurangnya mobilitas penduduk yang diperkirakan S&P sampai dengan 30% untuk implementasi selama sebulan.

Mobilitas diperkirakan baru kembali pulih pada akhir Oktober, secara bertahap. Ekonomi pada kuartal III dan IV akan lebih rendah dari kuartal sebelumnya meskipun di tahun lalu ekonomi Indonesia masih kontraksi.

"Perkiraan penurunan kami untuk 2021 adalah 2,3%, dengan serangkaian asumsi yang lebih berat," ungkapnya.

Faktor pendorong perekonomian harus diupayakan dari belanja pemerintah lewat dana PEN (pemulihan ekonomi nasional) sebesar hampir Rp 700 triliun. Hal lain adalah ekspor, seiring dengan naiknya permintaan global dan harga komoditas yang melonjak.

Tapi sayangnya ada risiko yang harus ditempuh mengenai bisnis di dalam negeri. Swasta tak kuat lagi menahan hantaman pandemi sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah masif tidak dapat terhindarkan.