Kisah Vaksin Berbayar yang Akhirnya Dibatalkan Jokowi!

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia

Sabtu, 17/07/2021 12:40 WIB

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan program vaksinasi berbayar untuk kalangan individu. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat.

Keputusan Jokowi disampaikan langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, dalam sebuah video yang diunggah Youtube Sekretariat Presiden, seperti dikutip Sabtu (17/7/2021).

"Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut, sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pun mengungkap alasan konkret keputusan kepala negara yang dengan tegas membatalkan program vaksinasi berbayar.

Baca:

Mahfud Ungkap Alasan Jokowi Batalkan Program Vaksin Berbayar

Melalui cuitannya @mohmahfudmd, seperti dikutip CNBC Indonesia, Mahfud menegaskan pada dasarnya tidak ada vaksin yang berbayar. Artinya, semua vaksin digratiskan bagi seluruh masyarakat.

"Presiden menetapkan tidak ada vaksin berbayar. Semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," cuit Mahfud.

Mahfud menegaskan semua ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid-19 yang berasal dari varian delta. Sejak saat ini, upaya pemerintah adalah menggencarkan pelaksanaan vaksinasi.

Kendati stok vaksin aman, namun tenaga medis terbatas yang pada akhirnya menyebabkan terjadi antrean vaksinasi. Aparat TNI, Polri, hingga BIN bahkan harus turun tangan melatih vaksinator untuk mempercepat program vaksinasi.

"Tapi tetap banyak yang tak terlayani. Banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," katanya.

Melihat fenomena tersebut, Mahfud mengatakan muncul ide dari sektor swasta yang akan membeli vaksin untuk karyawannnya. Ide ini, kata dia, pun agar industri dan berbagai sektor esensial bisa bekerja tanpa rasa takut.

"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," katanya.