Kisah Vaksin Berbayar yang Akhirnya Dibatalkan Jokowi!

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
17 July 2021 12:40
Taspen Gelar Vaksinasi Anak (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Foto: Presiden Joko Widodo pada Kamis malam, 15 Juli 2021, melakukan blusukan ke rumah warga di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Presiden yang tiba di lokasi sekitar pukul 20.52 WIB, memberikan langsung bantuan sembako bagi masyarakat yang membutuhkan.. (Biro Pers Kepresidenan RI)

Munculnya vaksin berbayar memang sudah dibahas pemerintah sejak Juni lalu. Rencana dimulai saat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional membahas percepatan program vaksinasi Covid-19.

Rapat tersebut mengusulkan vaksinasi individu diperluas karena cakupan vaksin yang masih jauh dari sasaran. Kala itu, vaksinasi baru mencapai 300 ribu dari target yang ditetapkan sebesar 1,5 juta.

Hasil rapat tersebut kemudian dijadikan landasan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan draf aturan tentang perubahan aturan tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Draf tersebut kemudian dibawa untuk dibahas dalam Rapat Kabinet Terbatas bersama Jokowi. Hasil rapat terbatas, kemudian kembali dibahas bersama kementerian lembaga dan pemangku kepentingan terkait.

Pada 5 Juli, terbitlah draft Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 19/2021 di mana satu hari setelahnya draf disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan.

Beberapa hari setelahnya, atau tepatnya pada 11 Juli lalu, Kimia Farma sebagai perusahaan pelat merah pelaksana vaksinasi gotong royong mengumumkan bahwa masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19 dengan cara berbayar di apotek Kimia Farma.

Masyarakat akan dikenakan biaya hingga Rp 879.140 yang terdiri dari dua dosis vaksin masing-masing seharga Rp 321.660 dan biaya pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910. Kabar ini sontak menuai kritik dari masyarakat.

Tak sampai satu hari sejak kebijakan tersebut diumumkan, Kimia Farma lantas menunda program vaksinasi berbayar dengan alasan ingin memperluas sosialisasi program vaksin Covid-19.

Sejak saat itu, bermunculan kritik dari berbagai kalangan kepada pemerintah, tak terkecuali Presiden Jokowi. Mulai dari tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga relawan Covid-19 itu sendiri.

Setelah mendapatkan hujatan dari berbagai pihak, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan pesan bahwa sesuai arahan Presiden, maka program vaksinasi berbayar dibatalkan alias dicabut pelaksanaannya.

Halaman Selanjutnya >>> Jokowi Pernah Bilang Vaksin Itu Gratis Lho...

(cha/cha)
Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular