Tukin PNS Hingga Belanja Lain Dipangkas Rp 86 T Demi Covid!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi belanja K/L dan TKDD, serta pemotongan tunjangan kinerja PNS pada THR dan gaji ke-13, dengan total sebesar Rp 86,2 triliun.

Realokasi pada tahap I sudah dilaksanakan refocusing dan realokasi belanja K/L sebesar Rp 59,1 truliun dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 15 triliun.

Kemudian, pada tahap kedua, refocusing dan realokasi diambil dari komponen tunjangan kinerja (tukin) THR dan gaji ke-13 dari masing-masing kementerian dan lembaga, atau sesuai PP No. 63 tahun 2021.

"Sebesar Rp 12,1 triliun sudah dilaksanakan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebagai catatan, tahun ini, gaji ke-13 PNS tahun ini tidak termasuk tukin.

Baca: Top! Penerbitan Surat Utang RI Dipangkas Rp 283 Triliun

Saat ini pemerintah juga berencana untuk melakukan realokasi dan refocusing tahap III untuk mendukung pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 31 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, refocusing dan realokasi anggaran belanja K/L akan dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 26 triliun dan TKDD sebesar Rp 5 triliun.

"Refocussing tahap III sedang indentifikasi Rp 26 triliun plus another Rp 5 triliun dari TKDD," terangnya.

Di luar adanya refocusing dan realokasi belanja K/L dan TKDD, serta pemotongan tukin pada gaji ke-13 dan THR PNS, pemerintah juga melakukan earmarked TKDD sebesar Rp 50,1 triliun.

Hal tersebut kata Sri Mulyani dilakukan untuk memperkuat penanganan pandemi di daerah seperti percepatan vaksinasi dan penebalan PPKM.

Ia menjelaskan earmarked TKDD sebesar Rp50,1 triliun meliputi earmarking 8 persen DAU/DBH untuk dukungan operasional vaksinasi, Inakesda, PPKM Kelurahan dan lain-lain Rp35,1 triliun.

Earmarking 8 persen DAU/DBH hingga semester I-2021 baru terealisasi Rp4,2 triliun atau 11,9 persen karena kendala proses perubahan Perkada Penjabaran APBD dan permasalahan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah.

Kemudian, earmarked TKDD juga terdiri dari DID Kesehatan Rp5,9 triliun dengan realisasi Rp2,9 triliun atau 50 persen untuk sarana dan prasarana serta digitalisasi Yankes.

Selanjutnya, earmarking 8 persen Dana Desa untuk PPKM Desa dan lain-lain sebesar Rp5,8 triliun yang terealisasi Rp4,6 triliun atau 80,7 persen.

Berikutnya, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk tracing dan APD dengan alokasi Rp3,3 triliun terealisasi 48,6 persen atau Rp1,6 triliun.

Untuk BLT Desa bagi 8 juta KPM dengan alokasi Rp28,8 triliun baru terealisasi 17,3 persen atau Rp4,99 triliun bagi 5 juta KPM karena terkendala proses pendataan KPM dan administrasi perekaman data KPM.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penampakan Barang Ilegal Rp 49 M yang Disikat Sri Mulyani Cs