Menko Airlangga: Kita Jaga Roda Ekonomi Saat PPKM Darurat!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah merespon cepat dampak dari penerapan PPKM darurat ke perekonomian dalam negeri berupa bantuan bagi masyarakat kelas bawah, UMKM dan pelaku usaha.
Demikianlah diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam CNBC Indonesia Economic Update dengan Tema "Kebangkitan Ekonomi Indonesia", Senin (12/7/2021).
"Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program-program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi sehingga dapat melanjutkan momentum pemulihannya," ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan tambahan anggaran untuk PPKM darurat ini sekitar Rp 224,54 triliun. Anggaran ini dipenuhi oleh berbagai penghematan dan pemotongan anggaran di K/L yang dianggap tidak prioritas.
Anggaran yang besar ini digunakan untuk kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. Dari sisi kesehatan digunakan untuk percepatan vaksinasi dan juga 3T.
Dari sisi perlindungan sosial sejumlah bansos mulai digelontorkan di bulan ini. Ada bansos yang dipercepat penyalurannya seperti PKH dan ada juga yang diperpanjang masa berlakunya seperti bantuan sosial tunai.
Ia menyebutkan, bansos yang akan segar dicairkan adalah:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Alokasi 2021 adalah Rp 28,31 triliun, sementara realisasi baru mencapai Rp 13,96 triliun.
2. Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM dengan nilai Rp 200 ribu per bulan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 42,37 triliun. Namun hingga Juni baru terealisasi sebesar Rp 17,75 triliun untuk 15,9 juta KPM.
3. Bansos tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta KPM. Nilai yang diberikan Rp 300 ribu per KPM per bulan. Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000.
4. BLT desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
Selain itu, ia juga menilai pemerintah memberikan bantuan bagi UMKM dan pelaku usaha melalui diskon listrik untuk rekening minum perusahaan dan diskon bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA. Juga program kartu prakerja akan dipercepat pembukaan gelombang selanjutnya.
"Pemerintah terus mendorong penyaluran berbagai insentif untuk UMK dan bantuan bagi masyarakat," tegasnya.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekonomi Dihantam, Pemerintah Gantungkan Nasib ke Batubara Cs!
