
Ketika Ahok Bicara Soal Etika di Perusahaan
![[DALAM] Buka-Bukaan Ahok, Eksklusif di CNBC Indonesia](https://awsimages.detik.net.id/visual/2020/06/17/dalam-buka-bukaan-ahok-eksklusif-di-cnbc-indonesia_169.jpeg?w=900&q=80)
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bercerita soal etika di sebuah perusahaan. Menurutnya, bekerja di suatu perusahaan, perlu ada kontrol yang bagus, karena tanpa adanya kontrol di perusahaan, maka ini akan berdampak kurang baik bagi perusahaan secara keseluruhan.
"Sebagus-bagusnya manusia, kalau kontrol gak bagus bisa rusak," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, Kamis (08/07/2021) dalam sebuah diskusi.
Akan tetapi, menurutnya jika suatu perusahaan memiliki kontrol sistem yang baik, orang yang tidak baik pun akan susah untuk berbuat tidak baik, karena akan dibatasi.
"Kalau kita hanya gunakan aturan, ngelesnya gampang," lanjutnya.
Di Indonesia, imbuh Ahok, semua perusahaan akan distempel tidak terjadi fraud (kecurangan) jika sudah dinyatakan lolos oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika sudah dinyatakan tidak ada fraud, maka artinya sudah aman, meski secara internal terbukti ada fraud. Bila dilihat dari sisi etika, menurutnya ini tidak etis.
"Kalau BPK bilang gak ada fraud bebas semua, sekalipun internal fraud. Ini comply, patuh, tapi gak etis," ucapnya.
Dia pun menyinggung jika dirinya tidak mempermasalahkan limit kartu kredit korporat yang selama ini ramai dibahas di masyarakat. Namun dia berpandangan, jika hal kecil saja sudah tidak beretika dalam penggunaannya, bagaimana dengan penggunaan kartu kredit dengan jumlah limit yang besar.
"Saya bukan permasalahkan soal limit, tapi kalau hal kecil saja Anda sudah gak beretika, bagaimana uang besar yang miliaran dolar," paparnya.
Dia menganalogikan, dalam sebuah perusahaan itu seorang pemimpin harus tegak lurus, sehingga ketika pemimpinnya sudah benar, maka anak buah tidak akan berani macam-macam.
"Kalau kepala lurus, bawah gak berani," tegasnya.
Ahok menegaskan kembali bahwa dirinya tidak mempermasalahkan soal limit kartu kredit, namun soal pemanfaatannya.
"Intinya bukan soal limit kartu, tetapi soal etika pakai kartu kredit, mana yang pribadi dan yang perusahaan," tegasnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Ahok mengaku mendapatkan fasilitas kartu kredit korporat dengan limit Rp 30 miliar.
"Iya, Komisaris Utama dengan limit Rp 30 miliar," kata Ahok kepada CNBC Indonesia, Rabu (16/6/2021).
Ahok menyampaikan, dirinya sudah meminta ke manajemen untuk menyetop program ini sejak tahun lalu. Namun, sambung Ahok, tidak ditindaklanjuti.
"Sudah kami minta sejak tahun lalu. Didiamkan saja."
Kartu kredit tersebut dikeluarkan oleh Bank Mandiri dengan jenis Platinum Corporate Card. Platinum Corporate Card ini menampilkan logo Pertamina juga sebagai identitas Perusahaan.
Namun sehari setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 15 Juni lalu, Ahok mengatakan fasilitas kartu kredit korporat ini telah diminta dicabut.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Kartu Kredit Ahok Limitnya Rp 30 M, Wajar Nggak Sih?
