Saat Jokowi Kembali Tunjuk Luhut Kawal Penurunan Kasus Corona
Sekadar kilas balik, tahun lalu, tepatnya pada 14 September 2020, Jokowi memutuskan menunjuk Luhut menangani lonjakan kasus Covid-19 di 8 provinsi utama. Luhut didampingi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 kala itu Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
"Presiden meminta dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan wakil ketua komite Pak Luhut Binsar Pandjaitan dan ketua Satgas Penanganan Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi," kata Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (14/9/2020).
Sehari berselang, Luhut lantas memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di 8 provinsi utama secara virtual, Selasa (15/9/2020). Dalam rapat itu, Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengarahkan semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, termasuk TNI/Polri, agar bersama-sama mendukung para gubernur, khususnya 8 provinsi utama yang perlu dikawal dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di daerahnya.
Delapan provinsi utama tersebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
"Saya ditunjuk sebagai koordinator delapan provinsi utama (penanganan Covid-19 di Indonesia) oleh Pak Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan Covid-19," ujar Luhut.
Maka, lanjutnya, semua pihak harus menjaga tingkat kesembuhan dan angka kematian karena pandemi global ini hingga vaksin resmi diberikan kepada warga untuk menyetop penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.
"Pemimpin itu harus menjadi panutan, contohnya terjun langsung sebagai relawan uji klinis vaksin Covid-19, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur Jabar Ridwan Kamil," kata Luhut.
Selain itu, dia pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk membantu Jabar dalam menangani Covid-19 dari segi perlengkapan tes usap (swab test) melalui metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
"Jabar itu penduduknya 50 juta jiwa, jadi harus kita bantu agar bisa mengejar sesuai standar WHO yakni 1% testing dari populasi penduduk," ujar Luhut.
[Gambas:Video CNBC]
