Saat Jokowi Kembali Tunjuk Luhut Kawal Penurunan Kasus Corona
Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan kasus harian Covid-19 di tanah air belakangan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengawal penurunan kasus.
Penunjukkan ini merupakan yang kedua setelah pada September tahun lalu, Jokowi meminta eks Kepala Kantor Staf Presiden itu berfokus menangani pandemi Covid-19 di 8 provinsi utama di tanah air.
Kemarin, Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Hal itu disampaikan Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi merespons simpang siur berita-berita yang beredar di grup WhatsApp.
Berita yang dimaksud adalah penerapan PPKM Mikro Darurat untuk wilayah DKI Jakarta akan diumumkan pada Selasa (29/6/2021) dan diterapkan selama dua pekan ke depan. Selain itu, ada penutupan restoran, mal, dan WFH 100%.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," ujar Jodi dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, Selasa (29/6/2021).
Menurut Jodi, saat ini pemerintah sedang memformulasikan tindakan pengetatan yang akan diambil. Pengumuman resmi, lanjut dia, akan disampaikan pemerintah.
"Supermarket, mall dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat. Dimohon agar tidak panik dengan adanya berita yang beredar di grup WhatsApp," ujar Jodi.
"Agar semua pihak tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi bagi yang sehat dan terus waspada," lanjutnya.
Menurut informasi yang diterima, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah mengusulkan pengetatan PPKM Mikro Darurat pada 2 Juli hingga 20 Juli 2021. Usulan itu disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/6/2021).
Salah satu alasan di balik pengetatan PPKM Mikro Darurat adalah peningkatan kasus Covid-19 selama sepekan terakhir. Untuk itu, perlu segera dikendalikan, terutama pada zona merah dan zona oranye, agar tidak terus meningkat dan mengganggu upaya pemulihan ekonomi.
