Menteri, Gubernur Dapat Ultimatum Jokowi Soal Laporan BPK

Jakarta, CNBC indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para jajaran menteri, pimpinan lembaga, maupun kepala daerah untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam IHPS Semester II-2020.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam penyampaian LHP LKPP dan IHPS II Serta Penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 di Istana Negara, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya minta kepada para menteri, para lembaga dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindaklanjuti dan diselesaikan," kata Jokowi, Jumat (25/6/2021).

Baca: Defisit Memang Bengkak, Tapi Ekonomi RI Terselamatkan

Jokowi mengutarakan dalam situasi yang belum sepenuhnya pulih karena pandemi Covid-19, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

"Karena itu saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang di tengah berbagai keterbatasan, aktivitas dan mobilitas di masa pandemi telah melaksanakan pemeriksaan atas LKPP dengan tepat waktu," katanya.

"Alhamdulillah opininya adalah wajar tanpa pengecualian. WTP merupakan pencapaian yang baik di tengah tahun yang berat. Ini adalah WTP yang kelima yang diraih pemerintah berturut-turut sejak 2016," katanya.

Baca: Warning Jokowi : Kita Masih Dalam Situasi Extraordinary

Predikat WTP, sambung dia, bukanlah tujuan akhir. Jokowi menegaskan pemerintah ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan sampai ke masyarakat.

"Karena itu pemerintah akan akan sangat memperhatikan rekomendasi2 BPK dalam mengelola pembiayaan APBN. Defisit anggaran dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman, dilaksanakan secara responsif, mendukung kebijakan counter technical dan mendukung akselerasi pemulihan ekonomi," tegasnya.

(cha/cha)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jokowi Kesal, Uang Negara Habis 'Dimakan' Oknum PNS!