Butuh Rp 550 M/Hari, 5 Provinsi Menyerah Soal Lockdown!

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, lockdown tidak pernah menjadi salah satu alternatif upaya pengendalian Covid-19. Khofifah menegaskan pihaknya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM Mikro.

Khofifah menjelaskan, opsi lockdown di Jatim berbasis mikro. Hal itu telah diterapkan di sejumlah permukiman warga di Kota Pasuruan dan Malang.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi meminta agar masyarakat di wilayahnya tidak ikut-ikutan latah mendesak lockdown menyusul lonjakan kasus di sejumlah wilayah. Ia juga menegaskan sedari awal pihaknya tidak pernah membahas mengenai opsi lockdown.

"Saya dari awal tak membahas lockdown. Tak bisa seperti itu. Jangan latah. Jangan karena orang lockdown, maka Sumut juga harus lockdown," ucap Edy.

Eks Pangkostrad itu menyebut, lockdown di Sumut akan berimbas pada permasalahan ekonomi. Hal ini juga berpotensi untuk menjadi masalah sosial.

Menurut dia, kebijakan lockdown membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, wilayah Sumut memiliki banyak jalan tikus, sehingga lockdown tidak akan efektif.

"Persoalan lockdown inikan biayanya tinggi. Terus siapa yang bisa ngawasi. Sumatera Utara itu banyak pintu tikus. Contoh Tebingtinggi ke Medan, di lockdown di situ lewat gunung dia bisa. Ada jalannya semua," ujar dia.

Edy juga mengklaim bahwa kasus Covid-19 di Sumut relatif terkendali. Bahkan, tingkat keterisian tempat tidur di Sumut hanya 35 persen.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All