Tarif Pungutan Ekspor CPO Direvisi, Subsidi Biodiesel Aman?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan kembali mengubah peraturan terkait tarif pungutan ekspor minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) dan turunannya. Revisi Peraturan Menteri Keuangan tersebut direncanakan akan diterbitkan pada akhir bulan Juni ini.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2021, Senin (21/06/2021).

"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sedang direvisi dan bisa terbit secepatnya pada Juni ini, seharusnya lebih cepat. Mungkin tinggal proses harmonisasi dan penerapan saja," kata Sri Mulyani.

Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan rencana perubahan tersebut. Sebagai titik awal, ekspor CPO akan mulai dikenakan pungutan ketika harga menyentuh US$ 750/ton.

"Kena mulai harga US$ 750/ton, setiap kenaikan US$ 50 akan dikenakan dua tarif. Pertama adalah US$ 20/ton untuk CPO dan US$ 16/ton untuk produk turunannya," ungkap Febrio dalam kesempatan yang sama.

Pungutan ekspor, lanjut Febrio, akan terhenti ketika harga CPO menyentuh US$ 1.000/ton. Di posisi harga itu, pungutannya adalah US$ 175/ton. "Itu flat, tidak naik lagi," ujarnya.

Besaran tarif baru pungutan ekspor CPO tersebut bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan dengan peraturan yang ada saat ini.

Aturan terakhir tentang pungutan ekspor CPO tertuang di PMK No 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan. Padahal, peraturan ini baru diundangkan pada 3 Desember 2020 lalu dan berlaku sejak 10 Desember 2020.

Dalam peraturan itu, tarif pungutan ekspor untuk minyak kelapa sawit (CPO) minimal sebesar US$ 55 per ton dan paling tinggi US$ 255 per ton. Tarif pungutan US$ 55 per ton dengan asumsi harga CPO berada di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton.

Untuk harga CPO di atas US$ 670 per ton sampai dengan US$ 695 per ton, maka tarif pungutan ekspor naik sebesar US$ 5 per ton menjadi US$ 60 per ton. Namun, bila harga CPO di atas US$ 695 per ton sampai dengan US$ 720 per ton, maka tarif pungutan naik lagi sebesar US$ 15 per ton menjadi US$ 75 per ton, dan seterusnya.

Lantas, dengan usulan tarif baru tersebut, apakah cukup mendanai untuk subsidi biodiesel, program penanaman kembali (replanting), dan lainnya?

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengatakan, revisi tarif pungutan ekspor sawit tersebut sudah mempertimbangkan kecukupan dana BPDPKS.

"Revisi tarif pungutan ekspor yang akan ditetapkan sudah mempertimbangkan kecukupan dana BPDPKS untuk membiayai program-program BPDPKS dalam jangka menengah," ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/06/2021).

Pilihan Redaksi CPO Ambruk, Harga Minyak Mentah 'Terbang' Sri Mulyani Mau Ubah Tarif Pungutan Ekspor CPO, Jadi Berapa? Sri Mulyani Bicara Sawit, 'Harta Karun' Penyelamat Kas Negara

Dia pun mengatakan, skema baru tarif pungutan ekspor sawit tersebut mampu membiayai semua program BPDPKS, termasuk untuk subsidi biodiesel.

"Dengan skema tarif yang baru sampai dengan tahun 2024, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan untuk membiayai semua program BPDPKS," saat ditanya apakah tarif baru ini cukup untuk memenuhi subsidi biodiesel tahun ini.

Dia mengatakan, hingga 21 Juni 2021, dana yang disalurkan BPDPKS untuk membiayai selisih antara Harga Indeks Pasar (HIP) solar dengan HIP biodiesel sebesar Rp 25,21 triliun.

Sebelumnya, Eddy memperkirakan subsidi biodiesel pada 2021 ini masih tinggi, seiring dengan besarnya selisih antara harga minyak mentah (crude) dan harga minyak sawit (CPO).

Eddy mengatakan pada 2020 dana yang tersalur untuk subsidi biodiesel sebesar Rp 28,01 triliun untuk menyalurkan volume biodiesel (B30)sebesar 8,42 juta kilo liter (kl). Adapun total dana tersalur untuk subsidi biodiesel dari 2015-2020 mencapai Rp 57,72 triliun dengan total volume biodiesel tersalur 23,80 juta kl.

Tahun ini konsumsi biodiesel dalam negeri diperkirakan naik menjadi 9,2 juta kl.

"2021 telah diprogramkan rencana penyaluran BPDPKS dengan Keputusan Menteri (ESDM) 9,2 juta kl, dan diperkirakan insentif 2021 masih tinggi disebabkan karena kecenderungan harga CPO tinggi dan solar rendah," tuturnya dalam Webinar Nasional "Strategi Penguatan Kebijakan Pengelolaan Sawit Secara Berkelanjutan", Selasa (10/02/2021).

Untuk diketahui, berdasarkan PMK tentang pungutan ekspor CPO saat ini yang tertuang di PMK No 191/PMK.05/2020, bila harga CPO di atas US$ 720 per ton sampai US$ 745 per ton, pungutan akan naik menjadi US$ 90 per ton. Dan seterusnya, setiap harga CPO naik US$ 25 per ton, maka pungutan ekspor akan naik sebesar US$ 15 per ton. Bila harga CPO di atas US$ 995 per ton, maka tarif pungutan ekspor mencapai US$ 255 per ton.

Jumlah pungutan yang sama terjadi pada Crude Palm Kernel Oil (CPKO), Crude Palm Olein.

Sementara pada peraturan sebelumnya, tarif pungutan ekspor dipatok tetap US$ 55 per ton tanpa membedakan harga referensi minyak sawit.

Sedangkan untuk pungutan ekspor biodiesel dipatok minimal US$ 25 per ton dan paling tinggi US$ 192,5 per ton. Tarif pungutan ekspor biodiesel sebesar US$ 25 per ton dengan asumsi harga CPO di bawah atau sama dengan US$ 670 per ton. Lalu naik menjadi US$ 30 per ton bila harga CPO di atas US$ 670 per ton sampai US$ 695 per ton.

Lalu, besaran pungutan ekspor naik menjadi US$ 42,5 per ton dengan harga CPO di atas US$ 695 per ton sampai US$ 720 per ton. Bila harga CPO di atas US$ 720 per ton sampai US$ 745 per ton, maka pungutan ekspor biodiesel naik menjadi US$ 55 per ton.

Bila harga CPO di atas US$ 745 per ton sampai US$ 770 per ton, maka pungutan ekspor biodiesel naik menjadi US$ 67,5 per ton. Selanjutnya, setiap harga CPO naik US$ 25 per ton, maka tarif pungutan ekspor biodiesel naik sebesar US$ 12,5 per ton. Bila harga CPO di atas US$ 995 per ton, maka tarif pungutan ekspor mencapai US$ 192,5 per ton.

Sementara pada peraturan sebelumnya, tarif pungutan ekspor biodiesel ini dipatok tetap sebesar US$ 25 per ton tanpa mengikuti harga referensi CPO.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Subsidi Biodiesel Tahun Ini Diperkirakan Masih Tinggi