Tahan Emosi, Ide Sri Mulyani Sebenarnya Soal Pajak Sembako

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
16 June 2021 08:56
Menteri Keuangan Sri Mulyani Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait Pembahasan Pagu Indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022, Kamis, 10 Juni 2021. (Tangkapan Layar Youtube Komisi XI DPR RI Channel)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada barang sembako menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak yang menilai langkah ini hanya akan membuat masyarakat miskin semakin sengsara.

Kritikan pengenaan pajak barang sembako ini muncul tidak hanya dari para ekonomi dan pelaku usaha namun dari masyarakat sendiri. Kritikan ditujukan kepada Sri Mulyani yang dianggap hanya berani menekan masyarakat kelas bawah.

Adapun rencana pengenaan PPN untuk barang sembako ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). RUU ini sudah masuk dalam prolegnas 2021, sehingga jika tidak ada aral melintang akan segera dibahas.

Keresahan mengenai pengenaan PPN sembako ini juga dirasakan oleh pedagang di pasar tardisonal. Sebab, barang yang dijual dikonsumsi oleh masyarakat banyak.

Diketahui, barang sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017 meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.

Terkait hal ini Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan menyusahkan masyarakat miskin. Sebab, pengenaan PPN tidak akan berlaku untuk produk yang dijual di pasar tradisional.

"Saya jelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum," ujarnya kepada pedagang saat berkunjung ke Pasar Santa Kebayoran.

Menurutnya, sembako yang akan dikenakan PPN, adalah produk yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Hanya dikonsumsi oleh segelintir orang mampu karena impor dan harganya mahal.

Sedangkan sembako yang dijual di pasar seperti beras hasil petani Indonesia yakni beras produksi Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan sebagainya tidak dipungut PPN.

"Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak," jelasnya.

Ia menjelaskan, selama ini barang sembako masuk dalam kategori barang yang tidak kena pajak. Ini membuat barang-barang sembako yang premium ikut tidak kena pajak.

Oleh karenanya disusun aturan pajak PPN untuk produk sembako impor atau premium tersebut. Ini adalah contoh gotong royong dalam perpajakan, dimana yang mampu membantu yang membutuhkan melalui PPN.

"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan," tegasnya.

Dalam pasal 4A draft RUU KUP tersebut, selain menghapus barang yang tidak dikenai PPN, diketahui pemerintah juga menghilangkan beberapa jenis jasa yang akan tidak dikenai PPN.

Jasa-jasa yang dihapus dan akan dikenai PPN diantaranya, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa keuangan, jasa keagamaan hingga jasa pendidikan. Ini juga mendapatkan kritikan dari masyarakat terutama jasa pendidikan.



[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading