Duh, Tak Cuma Sekali Jokowi Marah Soal Pungli & Preman!

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu mengaku masih menemukan adanya praktik suap dan pungutan liar pada layanan publik, kendati pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Masih terjadi suap dan pungli dalam perizinan dan layanan publik, serta belum baiknya integritas sebagian oknum penegak hukum," kata Moeldoko.

Bahkan, praktik pungutan liar beberapa waktu terungkap dalam proses penyaluran bantuan Covid-19. Hal ini terungkap dari pemantauan yang dilakukan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan hasil pemantauan ICW terhadap proses distribusi bansos menunjukkan terjadinya dugaan penyimpangan tersebut di 13 daerah. Dari 239 aduan yang masuk, pungutan liar sebesar Rp 10 ribu hingga Rp 300 rinu menjadi kasus terbanyak dengan persentase 19,25%.

DKI Jakarta, bahkan disebut menjadi daerah dengan rapor terburuk dengan total 41 aduan atau terbanyak dibandingkan negara lain. Bahkan ironisnya, penyimpangan diduga dilakukan oleh oknum di level RT/RW yang notabene paling tahu kondisi warga yang terdampak pandemi.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengaku telah menerima laporan tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah melakukan investigasi hingga dan bahkan menjatuhkan sanksi ke pelakunya.

"Bansos sembako dipastikan bisa sampai harusnya cuma kalau sudah lewat RT/RW. Nah, ini kemungkinan ada oknum RT/RW yang membagikan tidak sama rata atau mendistribusikan tidak amanah," jelasnya.

Halaman Selanjutnya >>>>> Bukan Sekali Jokowi Gerap Soal Pungli

(dru)

Pages

Next