Istana Ibu Kota Baru akan Groundbreaking, Anggaran Belum Ada!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono bicara mengenai pembangunan Ibu Kota Negara baru dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (2/5/2021). Pemerintah masih menunggu pengesahan Undang - Undang Ibu Kota Negara yang saat ini sedang dibahas di DPR RI.

Sehingga sampai saat ini belum ada pembahasan anggaran ibu kota negara. Dari rencana pagu indikatif anggaran Kementerian PUPR 2022 yang mencapai Rp 100,46 triliun belum ada rencana kegiatan atau anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara baru.

"Ini anggarannya belum ada, bahkan pagu indikatif 2022 ini sebenarnya ada catatan. Belum termasuk anggaran IKN, Food Estate, juga Kawasan Industri Terpadu. Itu catatan Kemenkeu dan Bappenas," katanya.

Pilihan Redaksi Kinerja Bursa Asia Ditutup Tak Seragam, IHSG Moncer Sendiri Dear Travelers, Thailand Siap Buka Phuket Mulai 1 Juli 2021

Hingga saat ini kementeriannya masih melakukan perencanaan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu. Saat ini juga masih menunggu Undang-Undang Ibu Kota Negara itu disahkan oleh DPR RI.

"Yang kami siapkan software-nya, kami tunggu pengesahan UU-nya. Beliau yang akan sampaikan, pak Presiden," jelasnya.

Basuki menjelaskan beberapa rencana groundbreaking infrastruktur yang dibangun di IKN. Mulai dari Istana Negara, akses jalan, hingga jalur drainase.

"IKN kami sedang siapkan groundbreaking untuk istana, jalan, air serta drainase," jelas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Raker dengan Badan Anggaran DPR RI Senin (31/5/2021) mengatakan pembangunan IKN harus sesuai dengan kondisi keuangan negara. Sehingga tidak menjadi beban dimasa depan.

Makanya pembangunan IKN didorong untuk menggunakan skema KPBU, pemberdayaan swasta, hingga mengoptimalkan peran SWF RI. Penugasan BUMN juga bisa menjadi opsi tapi harus lebih selektif.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bangun Jembatan DKI Baru Pemerintah Terbitkan Utang Rp 1,43 T