Gagal Damai, Ternyata Buruh Tetap Lanjut Boikot Indomaret

Jakarta, CNBC Indonesia - Serikat buruh memastikan akan melakukan boikot Indomaret mulai pekan ini. Sebelumnya rencana pada pekan lalu ditunda karena ada dialog dengan manajemen Indomaret.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menyampaikan, mulai hari Kamis 3 Juni akan dilakukan kampanye boikot Indomaret serentak di berbagai daerah di Indonesia.

"Sampai dengan hari ini (Senin, 31 Mei 2021) belum ada lanjut dari pembicaraan antara manajemen Indomarco dengan FSPMI yang beberapa hari lalu difasilitasi Dirjen PHI (Kemenaker). Oleh karena itu, FSPMI akan melanjutkan kampanye boikot produk Indomaret pada hari Kamis pekan ini," kata Riden dalam pernyataan resminya, Senin (31/5)..

Ia berharap, dalam waktu dekat segera ada pembicaraan tindak lanjut dengan manajemen PT Indomarco Prismatama untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara buruh dan pihak manajemen.

Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana boikot produk Indomaret yang akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 3 Juni di ratusan toko Indomaret di seluruh Indonesia.

Menurutnya rencana kampanye aksi boiot produk Indomaret di ratusan toko Indomaret harus tetap didahului dengan upaya untuk berunding dengan top manajemen Indomaret Group.

"Aksi kampanye boikot Indomaret bukanlah tujuan utama KSPI dan FSPMI. Tetapi untuk mencari solusi atas kebuntuan penyelesaian kasus yang terjadi. Kami tetap berharap akan ada penyelesaian win-win solution," tegasnya.

Ia mengungkapkan, ada 4 tuntutan buruh kepada manajemen. Bebaskan dan pekerjakan kembali Anwar Bessy, manajemen Indomaret menjalankan memorandum atau peraturan perusahaan termasuk menjalankan pembayaran THR sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya, dan meminta Menteri Tenaga Kerja untuk memfasilitasi pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara top manajemen Indomaret dengan DPP FSPMI yang mana PKB tersebut berlaku secara nasional.

KSPI bersama FSPMI memulai aksi kampanye boikot di ratusan toko Indomaret. Aksi ini meliputi 20 toko Indomaret di Jakarta, 30 toko Indomaret di Jawa Barat, 10 toko Indomaret di Banten, 10 toko di Jawa Tengah, 20 toko di Jawa Timur, 10 toko Sumatera Utara, 10 toko di Kepulauan Riau, dan puluhan yang lain di Lampung, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Bengkulu, NTB, dan beberapa daerah yang lain.

"Aksi di depan toko Indomaret ini akan berlangsung selama 3 hari," katanya.

Pada tanggal 5 - 10 Juni 2021, kampanye boikot Indomaret juga akan disampaikan di Sidang ILO di Jeneva, dalam forum resmi internasional.

Sementara itu, kata Said Iqbal, pada tanggal 10 - 13 Juni 2021 aksi akan dilanjutkan di Depan Kantor Bursa Efek di Jakarta. Bersamaan dengan itu, sampai dengan akhir Juni aksi boikot akan dilanjutkan di beberapa toko Indomaret lainnya di seluruh wilayah Indonesia.

Disampaikan, aksi kampanye juga akan dilakukan di media sosial jaringan KSPI dan FSPMI.

Said Iqbal berharap, sebelum aksi hari Kamis dimulai, sudah ada kesepakatan yang bisa dicapai antara top manajemen Indomaret dengan pimpinan KSPI dan FSPMI.

"Penyelesaian Indomaret akan lebih baik bila bisa dicapai melalui jalan perdamaian, saling percaya (mutual trust), dan kemitraan sejajar (partnership equal), bukan mengedepankan pemberian sanksi pidana dan saling adu kekuatan," katanya.

Indomaret dan Serikat Buruh Dipanggil

Kementerian Ketenagakerjaan sempat memfasilitasi pertemuan pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama di Kantor Kemnaker, Jakarta, pada hari Kamis (28/5).

Regulator sempat berharap pihak-pihak yang terlibat dalam persoalan ketenagakerjaan di PT Indomarco Prismatama tersebut untuk mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah ini.

"Kemnaker melalui Ditjen PHI dan Jamsos telah melakukan fasilitasi dengan mempertemukan manajemen Indomarco dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, untuk bersama-sama mencari solusi dan jalan terbaik dengan mengedepankan iktikad baik, untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis dan kondusif," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker pada hari Jumat (28/5).

Putri mengatakan, dalam audiensi tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh pihak untuk menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan antar pihak maupun masyarakat.

"Kami mengimbau dan meminta kedua belah pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog bipartit untuk menyelesaikan masalah yang terjadi," katanya.

Ia menambahkan, melalui pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyatakan komitmennya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak dan menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Respons dari kedua belah pihak adalah mereka akan berupaya menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Memang butuh waktu, tapi kita harus kedepankan semangat dialog secara bipatit antara kedua belah pihak," tambahnya.

Putri juga meminta seluruh pihak untuk terus memupuk dialog sosial antara manajemen dengan SP/SB sebagai instrumen untuk bertukar pikiran dan mempererat kebersamaan. Dialog sosial jangan hanya dilakukan manakala ada permasalahan saja.

"Situasi pandemi COVID-19 ini telah membawa kita pada kondisi yang sulit. Oleh karenanya, kita harus bersatu, saling memahami, dan saling mendukung agar kita dapat bertahan dan keluar dari situasi ini," katanya.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya

Bukan Gertak Sambal, Buruh Mulai Boikot Indomaret Pekan Depan

(hoi/hoi)