Rencana Bujet Prabowo Belanja Alutsista Tembus Rp 1.750 T?

Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
30 May 2021 06:43
Prabowo. Dok IG: prabowo
Foto: Prabowo. Dok IG: prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membeli sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Adapun nilainya dianggarkan dalam rencana menembus angka Rp 1,7 kuadriliun, kendati dibantah oleh Kementerian Pertahanan dari sisi nilainya.

Rencana itu tertuang dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam rancangan perpres tersebut, disebutkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah orang yang merancang kebutuhan Alpalhankam Kemenhan dan TNI.

Adapun alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk membeli alutsista sebesar US$ 124.995.000.000 (US$ 124,99 miliar) atau sekitar Rp 1.750.000.000.000.000 (kuadriliun) atau Rp 1.750 triliun (kurs Rp 14.000/US$), seperti dikutip CNBC Indonesia melalui aturan tersebut, Minggu (30/5/2021).

Anggaran ini meliputi akuisisi Alpalhankam sebesar US$ 79.099.625.314, pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra US$ 13.390.000.000, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam US$ 32.505.274.686.

Dalam rancangan perpres ini juga disebutkan bahwa otoritas pertahanan akan meminjam uang kepada negara asing. Rencana peminjaman juga sudah tertuang dalam rancangan perpres ini.

"Renbut (perencana kebutuhan) telah teralokasi sejumlah US$ 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024,"

"Selisih dari Renbut sejumlah US$ 104.247.117.280 yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024," tulis rancangan perpresĀ itu.

Halaman Selanjutnya, >>>>>> Apa Kata Kementerian Pertahanan?

Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Rodon Pedrason membenarkan rencana meminjam uang ke negara asing. Namun Rodon enggan menyebutkan angka pastinya.

"Proses perpres sedang berjalan. Kita tunggu saja. Jumlah pinjaman tidak boleh dan tidak bisa diekspos karena itu rahasia negara menurut UU," jelasnya.

"Tapi yakinlah pinjaman tersebut ditujukan untuk modernisasi alutsista TNI yang dicicil selama 28 tahun, sehingga pembayarannya tidak membebani keuangan negara," kata dia seperti dikutip detik.com.

Rodon memastikan besaran pinjaman itu tidak akan membebani negara. "Sebab, dicicil sesuai dengan bujet pertahanan yang didukung negara setiap tahun," ucapnya.

Rodon mengatakan negara yang akan memberi pinjaman kepada pemerintah adalah negara yang memiliki hak veto di PBB. Rodon menegaskan, rencana peminjaman ini untuk modernisasi alutsista Indonesia agar bisa dipakai dalam jangka panjang.

"Yang meminjamkan justru negara-negara yang punya hak veto di PBB, yang diyakini tidak akan membiarkan Indonesia sendirian di dunia internasional," katanya.

"Negara memang rencana akan lakukan pinjaman luar negeri untuk modernisasi alutsista yang dari harga mahal, teknologi tinggi, tapi bisa dipakai dalam waktu lama untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kenapa bisa jumlahnya banyak, karena memang jumlah alutsista yang akan dibeli pun kuantitasnya banyak agar TNI siap untuk jaga kepentingan nasional kita," tegas Rodon.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular