Sri Mulyani Masih Bungkam Soal Tax Amnesty II, Gak Setuju Bu?

News - Maikel Jefriando & Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
24 May 2021 19:00
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021 (Tangkapan Layar Youtube Bappenas RI)

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana program pengampunan pajak alias tax amnesty hilang tanpa penjelasan kepada publik setelah disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga tak jelas sikapnya.

Dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Senin (24/5/2021), Sri Mulyani dibombardir pertanyaan mengenai tax amnesty. Hanya saja Sri Mulyani berkilah kalau itu lebih baik dibahas dalam forum pembahasan revisi Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Mengenai nama tax amnesty, sunset policy dan lain-lain, nanti kita bahas di KUP, sebetulnya namanya seperti itu pak yang disampaikan," jawab Sri Mulyani.


Revisi UU KUP memang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Tak cuma tax amnesty, di dalamnya juga akan dibahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) hingga pajak karbon.

Rencana tax amnesty juga mendapat banyak penolakan dari berbagai fraksi, kecuali Partai Golkar. Airlangga hingga sekarang adalah Ketua Umum Partai Gokar.

Fraksi PDI Perjuangan salah satu yang menolak keras dan mengusulkan kebijakan yang terbaik adalah sunset policy. Sunset policy adalah penghapusan sanksi administrasi akibat kurang bayar pajak. Kebijakan tersebut pernah dilaksanakan pada 2008 dan dapat dikatakan berhasil.

Secara normatif, Sri Mulyani menjelaskan kepatuhan pajak yang akan dibangun harus berasaskan keadilan. Sekalipun kebijakan yang dipilih nantinya tax amnesty atau bukan.

"Kita akan lebih berfokus ke bagaimana meningkatkan compliance tanpa menciptakan perasaan ketidakadilan yang akan terus kita jaga, baik dalam kerangka tax amnesty atau dari sisi compliance facility yang kita berikan, sehingga masyarakat punya pilihan agar mereka lebih comply," terang Sri Mulyani.

Sumber CNBC Indonesia menyebutkan bahwa secara konsep kebijakan tax amnesty sebetulnya belum matang. Ada perbedaan konsep yang diusung oleh Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.

"Pertarungan konsep dari Kemenkeu vs Istana lewat Kemenko belum selesai," ungkapnya.

Ekonom Senior Faisal Basri turut menilai tax amnesty belum selesai dibasah di internal pemerintah. Buktinya, sejak awal tax amnesty hanya disuarakan oleh Airlangga dan kader Golkar serta kalangan dunia usaha yang pastinya diuntungkan atas kebijakan tersebut.

"Ini juga tampaknya tidak semua disepakati oleh jajaran pemerintah keliatannya. Kalau di media yang banyak bicara ini Menko Perekonomian, Kadin, dan anggota DPR dari Golkar. Jadi anasir-anasir orde baru lah," ungkap Faisal saat wawancara dengan CNBC Indonesia TV.


[Gambas:Video CNBC]

(mij/mij)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading