Selain Golkar, Deretan Partai Ini Tolak Tax Amnesty Jilid II
Anggota DPR Komisi XI Fraksi Golkar, Muhammad Misbakhun menjelaskan upaya tax amnesty jilid II ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam meningkatkan tax ratio atau perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.
Saat ini menurutnya tax ratio murni Indonesia masih kecil di angka 6,5%.
"Kalau nanti mempengaruhi pajak-pajak yang patuh, itu kan permasalahannya di dirjen pajak, supaya perdebatan bukan jadi perdebatan teknis semata, tetapi kita ada urgensi nasional maka tax amnesty jilid II merupakan pilihan pahit dan sulit untuk mengatasi shortfall pajak kita," jelasnya dalam Power Lunch CNBC Indonesia, Jumat (21/5/2021).
Misbakhun meyakini jika tax amnesty jilid II dijalankan, orang akan banyak yang mengikuti kembali program ini. Melihat pada penerapan jilid pertama banyak orang yang tidak ikut karena pertimbangan ragu - ragu dan belum familiar.
"Asalkan pelaksanaan tax amnesty bisa dilakukan dengan durasi pelaksanaan yang lebih panjang dari jilid pertama, orang yang tidak yakin pada periode kedua akan ikut, pengusaha yang ketakutan menunjukkan hartanya..," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi XI DPR fraksi PPP Amir Amir Uskara enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai wacana Tax Amnesty Jilid II tersebut.
"Saya belum sempat melihat draft dari pemerintah, apa betul akan memasukkan tex Amnesty dalam RUU KUP yang akan dibicarakan bersama DPR, karena dalam UU 11 tahun 2016 sudah ditetapkan hanya berlaku satu kali dan mereka tidak memanfaatkan dikenakan denda 200% apabila masih ada aset tahun 2015 ke bawah yang tidak dilaporkan," jelas Amir kepada CNBC Indonesia.
CNBC Indonesia juga mencoba menanyakan tanggapan kepada Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKB Fathan dan Anggota Komisi XI DPR fraksi Demokrat Vera Febyanthy. Namun keduanya belum memberikan pandangan.
(mij/mij)[Gambas:Video CNBC]
