Risma Ungkap KPK Temukan Pemborosan Rp581 Miliar di Kemensos

News - Muhammad Iqbal, CNBC Indonesia
24 May 2021 17:05
Suasana gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tertutup kain hitam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Krisianto)

Jakarta, CNBC IndonesiaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan inefisiensi anggaran sebesar Rp 581 milar untuk program pemutakhiran Data Terpadu Kesejahateraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Demikian dipaparkan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).

Risma menyebut rata-rata anggaran yang dikeluarkan Kemensos jauh lebih besar dari anggaran pemerintah daerah untuk program sama pada 2020 lalu. Dia memerinci, Kemensos menganggarkan rata-rata Rp 30.218 per data. Sedangkan pemda hanya mengeluarkan hampir setengah, yaitu Rp 16.272 per data.

"Rata-rata anggaran verifikasi dan validasi per rumah tangga yang akan dikeluarkan Kemensos pada 2021 ternyata jauh lebih besar dari rata-rata anggaran pendataan, verifikasi, dan validasi yang dikeluarkan pemda untuk pemutakhiran data kesejahteraan sosial 2020," ujar Risma, sapaan akrab Tri Rismaharini.

Risma menyebut pemutakhiran DTKS serempak di tahun ini akan dilakukan di bawah Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dengan pendekatan sentralistis.



Namun, data per Juli 2020 menunjukkan kalau mayoritas daerah sudah melakukan pemutakhiran DTKS. Sebanyak 406 pemda memfinalisasi data dengan 331 pemda melakukan verifikasi dan validasi kepada lebih dari 10 persen jumlah DTKS. Sedangkan 63 pemda tidak melakukan permutakhiran per Juli 2020 dan 48 pemda belum pernah melakukan update sama sekali sejak 2015.

Masih dari temuan KPK, disebutkan terjadi potensi pemborosan anggaran karena ketidaksinkronan regulasi dalam mendata, memverifikasi, dan validasi DTKS. Pasalnya, bukannya memutakhirkan data DTKS satu kali saja, yang dilakukan adalah memutakhirkan data masing-masing program DTKS, PKH, PBI, hingga BPNT.

"Di lapangan keluarga yang sama bisa dimutakhirkan sampai 3, 4 kali, DTKS, PKH, PBI, BPNT. Padahal yang paling penting dan utama adalah memastikan pemutakhiran DTKS dan menentukan penerima program berdasarkan DTKS," kata Risma.

Menanggapi temuan KPK itu, ia menyebut pihaknya akan berkomunikasi rutin dan mengikuti rekomendasi KPK.

Berita selengkapnya >>> Klik di sini



[Gambas:Video CNBC]

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading