Kabar Baik! Pengusaha Bus Megap-Megap, Siap Diguyur Subsidi

News - Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
21 May 2021 17:40
Petugas damkar menyemprot disinfektan kepada bus yang tiba dari daerah di terminal Kp Rambutan, Rabu, 19/5. Pasca berakhirnya peraturan larangan mudik Lebaran 2021, Terminal Kampung Rambutan kembali beroperasi melayani perjalanan ke luar kota dan ramai oleh penumpang tujuan Sumatra yang tidak kembali ke kampung halamannya pada Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah lalu. Pantauan CNBC Indonesia pemudik dari luar Jabodetabek yang mulai berdatangan di terminal yang berlokasi di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur itu langsung disemprot disinfektan. Petugas juga melakukan tes rapid antigen secara acak bagi penumpang yang datang dari luar Jabodetabek. Pemandangan lain dilokasi keberangkatan juga ramai warga yang hendak pergi keluar kota. Terminal Kampung Rambutan menjadi salah satu terminal di Jakarta yang ditutup sementara selama periode larangan mudik Lebaran, 6-17 Mei 2021. Layanan bus antar kota antar provinsi (AKAP) tidak beroperasi selama periode tersebut.  (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bisnis transportasi umum terpukul dampak pandemi Covid - 19, belum lagi dengan adanya larangan beroperasi saat mudik kemarin. Hal ini membuat keuangan perusahaan angkutan darat masih berdarah-darah.

Pemerintah berencana memberikan insentif bagi industri angkutan darat. Saat ini pelaku usaha yang tergabung dari asosiasi, juga akademisi sudah berdialog dengan pemerintah.

Ketua Tim Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, mengetahui rencana ini dan sudah ada pembahasan di kementerian terkait. Sudah ada pula beberapa hal yang diusulkan kepada pemerintah, seperti sistem subsidi kepada angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) berupa public service obligation.


"Jadi subsidinya seperti kereta api, subsidi diberikan kepada operator AKAP dari sisi operasional, jadi tarif tidak perlu ada naik turun juga kepada pengguna," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (21/5/2021).

Jadi sistem PSO ini berbeda dengan subsidi, sistem PSO pemerintah akan membayarkan perbedaan harga pokok, dengan harga produk atau jasa, agar harga pelayanan tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian kebutuhan masyarakat.

Dia menjelaskan model subsidi ini pemerintah akan membayarkan selisih cost operasional. Sehingga pengusaha tidak menanggung kerugian yang mendalam ketika traffic penumpang masih sepi.

Hanya yang jadi masalah nanti, perhitungan penumpang harian bus AKAP masih tidak jelas. Karena pembelian tiket yang masih manual dan tidak sehingga perhitungan data penumpang masih serampangan.

"Saat ini cost mereka tinggi, berapa yang dikenakan perhitungannya harus cermat. Supaya penerapan sistem ini lebih mudah pembayaran tiket harus bisa online supaya perhitungannya jelas berapa penumpangnya," jelas Djoko.

Djoko melihat usai larangan mudik lebaran, jumlah penumpang bus AKAP saat ini juga masih sangat sedikit. Walaupun terminal bus sudah kembali beroperasi dan perjalanan masyarakat kembali mengacu pada aturan pengetatan Addendum SE Satgas Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Dimana dalam masa pengetatan perjalanan diatur dengan pelaku transportasi darat diimbau melakukan test bebas Covid-19 dalam kurun waktu 1x24 jam.

Ketua DPP Organda DKI Jakarta Shafruhan mengatakan saat ini angkutan penumpang saat ini sudah turun 70%-80% usai masa pelarangan lebaran. Sudah banyak perusahaan angkutan darat yang mau gulung tikar, walaupun belum ada data perhitungannya.

"Banyak yang kolaps, apalagi yang kecil-kecil," jelasnya.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Menhub Sebut Mudik 2021 Tak Dilarang, Pengusaha Bus Girang


(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading