Utang BUMN Selangit, Ini Risiko Mengerikan yang Mengintai!
Tirta, CNBC Indonesia
21 May 2021 15:29
Jakarta, CNBC Indonesia - Utang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masih tumbuh dobel digit ketika ULN swasta non-BUMN cenderung terkontraksi dibanding tahun lalu. Utang BUMN yang menggunung menjadi kekhawatiran banyak pihak.
Bank Indonesia (BI) kembali merilis statistik ULN Indonesia hari ini, Jumat (21/5/2021). Per Maret 2021 total ULN BUMN mencapai US$ 59,65 miliar atau setara dengan 28% dari total ULN swasta nasional. Pangsanya naik 1 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu ketika masih di angka 26,4%.
Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.300/US$ maka total ULN BUMN mencapai Rp 852,99 triliun. Apabila total aset BUMN saat ini mencapai Rp 9.295 triliun maka rasio ULN terhadap total aset mencapai 9,2%.
Secara bulanan ULN Maret 2021 mengalami kenaikan 0,6% (mom). Namun secara tahunan ULN meningkat 10,6%. Di saat yang sama ULN swasta non-BUMN turun masing-masing 0,6% (mom) dan 0,9% (yoy).
Secara total ULN sektor swasta nasional tercatat turun 0,5% (mom) dan naik 2,3% (yoy). Dengan begitu peningkatan ULN BUMN masih jauh melampaui total kenaikan ULN swasta.
Di masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), utang BUMN non lembaga keuangan tercatat naik 100%. Saat awal menjabat utang yang tercatat mencapai Rp 500 triliun. Akhir tahun lalu utang sudah tembus Rp 1.000 triliun.
Kemudian untuk utang institusi keuangan pelat merah yang tidak memasukkan tabungan dan deposito juga meningkat secara tajam. Dengan laju yang hampir mirip utang BUMN keuangan naik dari Rp 560 triliun lima tahun lalu dan tembus Rp 1.000 triliun per akhir Desember 2020.
Hingga akhir tahun lalu tumpukan utang BUMN sudah mencapai Rp 2.000 triliun atau setara dengan 12,99% dari produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia tahun lalu.
Kalau dilihat-lihat penumpukan utang BUMN ini diakibatkan oleh penugasan yang dibebankan oleh pemerintah pusat mulai dari memberikan subsidi hingga pembangunan infrastruktur. Hanya saja penugasan tersebut bisa dibilang lumayan kebablasan karena kebanyakan di luar kapasitas perusahaan.
Pemerintah punya rencana menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur. Ambisinya besar karena membutuhkan dana lebih dari Rp 6.400 triliun. Sementara anggaran dari APBN harus dibagi-bagi dan terbatas.
Untuk menambal sebagian lagi kekurangan dana tersebut BUMN harus turun tangan mencari pendanaan. Apalagi kalau bukan lewat instrumen utang. Penumpukan utang dalam waktu kondisi ekonomi yang sehat tak terlalu terlihat. Namun saat terpuruk seperti ketika pandemi Covid-19 merebak, bau busuk utang yang menyengat mulai tercium.
Pages
Most Popular