Jokowi Kesal Belanja Daerah Mampet, Ini Biang Keroknya!

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
05 May 2021 08:24
Musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2021. (Tangkapan layar Bappenas RI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyinggung pemda yang hanya menyimpan dana APBD di bank. Bukan hanya Jokowi, tapi juga Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Pasalnya apabila uang daerah tersebut cepat diedarkan kepada masyarakat di daerah asal dapat membuat ekonomi Indonesia cepat pulih.

"Kita percepat belanja pemerintah terutama berbagai bentuk bantuan sosial padat karya serta mendorong belanja masyarakat," ujarnya dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

"Demand side diperbesar. Kemarin saya sudah ingatkan di akhir Maret 2021 di perbankan masih ada uang APBD provinsi dan kabupaten/kota Rp 182 triliun yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk perbesar sisi permintaan sisi konsumsi," jelas Jokowi.

Belanja pemerintah sangat dibutuhkan karena dunia usaha tertekan akibat Covid-19 sejak tahun lalu sehingga tidak mampu mendorong perekonomian. Sampai dengan kuartal I-2021, ekonomi Indonesia diperkirakan masih resesi. Pembalikan baru akan terjadi di kuartal II-2021.

"Ekonomi mulai pulih dan tumbuh positif di kuartal II," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa pada kesempatan yang sama.

Sri Mulyani yang juga dalam kesempatan yang sama, menyebut bahwa dana APBD yang mengendap di bank mencapai Rp 247,5 triliun pada Oktober 2020, naik signifikan dibanding Juni 2020 yang sebesar Rp 196,2 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan mengisyaratkan uang mampet pemda berujung pada resesi ekonomi. Diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot tajam pada Kuartal III dan IV 2020. Tercatat, pertumbuhan ekonomi minus 3,49% di Kuartal III-2020 dan minus 2,19% di Kuartal IV-2020.

"Jadi instrumen fiskal yang seharusnya melakukan countercyclical kemudian mampet atau tidak berjalan waktu ditransfer ke APBD, karena berhenti dan kemudian terjadi lag atau dalam hal ini jeda."

"Kekuatan untuk mendorong ekonomi kembali, terutama pada kuartal III dan IV tahun lalu terlihat sangat menurun karena pemerintah daerah tidak melakukan eksekusi secepat dan se-tepat yang diharapkan," jelas Sri Mulyani.

Bahkan Mendagri Tito Karnavian meminta Sri Mulyani untuk menahan dana transfer ke daerah sampai simpanan pemerintah daerah di bank dibelanjakan.

Dana daerah tersebut, kata Tito akan ditransfer lagi ketika simpanan di bank sudah mulai berkurang. Hal ini bisa menghindari tumpukan dana dan di sisi lain masyarakat juga terbantu atas program pemerintah daerah tersebut.

"Kalau kita lihat ada yang tidak bergerak dananya, saya akan minta ke Menkeu saran kami kita gunakan transfer berbasis kinerja, kalau kinerja enggak bergerak, transfer ditahan dulu sampai dibelanjakan. Kalau kinerja enggak bergerak, transfer ditahan dulu sampai dibelanjakan, kalau sudah mendekati berkurang baru transfer," jelas Tito.



[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
HALAMAN :
1 2
Artikel Selanjutnya

Catat! Pemda-Pemda Ini Paling Hobi Taruh Dana Ngendon di Bank

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading