Sri Mulyani Mau Kurangi Utang Tahun Depan, Ini Jurusnya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bekerja sangat keras sejak tahun lalu karena menjadi 'pemeran utama' dalam menjaga Indonesia menghadapi pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19). Belanja negara ditingkatkan karena rumah tangga dan dunia usaha tertekan oleh pandemi.

"Dua tahun ini APBN sudah bekerja keras. Tahun 2022 menjadi fondasi untuk mengembalikan defisit APBN paling tinggi 3% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pada 2023," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam paparan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Selasa (4/5/2021).

Belanja negara pada 2020 dan 2021, lanjut Sri Mulyani, dinaikkan untuk penanggulangan pandemi baik di sisi kesehatan maupun sosial-ekonomi. Di tengah penurunan penerimaan negara seiring kelesuan ekonomi, defisit anggaran naik sangat tinggi meski tidak setinggi negara-negara lain.

"Meskipun relatif kecil dari total defisit maupun rasio utang terhadap PDB, kita harus tetap hati-hati. Kenaikan utang dalam jumlah yang extra ordinary harus prudent, terlebih dengan adanya tren kenaikan suku bunga dunia," jelas Sri Mulyani.

Baca: Sri Mulyani Mau Kencangkan Ikat Pinggang, Bisakah?

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan arah kebijakan fiskal 2022 adalah menuju konsolidasi. Dalam bahasa keseharian, mengencangkan ikat pinggang.

Belanja negara akan lebih fokus. Misalnya anggaran subsidi akan ditransformasi, bantuan sosial (bansos) semakin akurat, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) diprioritaskan sesuai ketersediaan anggaran, belanja barang akan lebih efisien, belanja modal dipertajam, dan sebagainya.

Sementara di sisi penerimaan negara, berbagai reformasi juga akan dilakukan. Dengan demikian, penerimaan bisa meningkat sehingga membantu menurunkan defisit anggaran secara lebih signifikan.

"Meningkatkan tax ratio dan meningkatkan basis pajak. Kita akan melaksanakan cukai plastik dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Struktur perekonomian akan memberikan kontribusi perpajakan dan tidak bergantung kepada satu sektor saja dengan diversifikasi seperti pertanian, manufaktur, perdagangan, dan lain-lain bisa kontribusi dalam penerimaan negara," jelas Sri Mulyani.

(aji/aji)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Postur APBN 2022: Defisit di Atas 4%, Rasio Utang 44% PDB