Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah bangsa Indonesia berkabung tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang menyulut desakan peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Saat bersamaan muncul soal wacana lama soal 'mafia' alutsista atau broker alutsista.
Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengungkapkan ada mafia alutsista berinisial "Mr M" yang mengambil keuntungan dari transaksi alutsista d
Siapa sebenarnya "Mr M" yang disebut Connie Rahakundini Bakrie?
Hal ini muncul saat Connie ditanya soal realisasi dari upaya Presiden Jokowi yang sebelumnya memerintahkan agar broker transaksi jual beli alutsista diberantas.
"...yang bermain terlalu banyak..," katanya dalam acara Impact CNBC Indonesia with Peter Gontha pekan lalu.
Sayangnya Connie enggan mengungkapkan siapa Mr M yang dimaksud. Namun, soal broker dalam pengadaan alutsista memang sudah menjadi rahasia umum. Presiden Jokowi pada 2016 sudah mengingatkan agar peran broker dalam pengadaan alutsista dipangkas.
Halaman Selanjutnya >> Mafia Alutsista Ada karena Tak Transparan
[Gambas:Video CNBC]
Keberadaan 'Mr M' yang disebut-sebut sebagai mafia pengadaan alutsista menimbulkan tanda tanya di kalangan publik. Pemerhati Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie sudah mengungkapkannya beberapa waktu lalu. Masyarakat bertanya mengenai siapa sosok 'Mr M' tersebut sehingga memunculkan spekulasi.
"Kalau Mr M bisa saja Mr Mafia, bisa aja Mr B, M Broker atau Mr C yakni Mr Calo," kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kepada CNBC Indonesia.
Ia menegaskan munculnya inisial tersebut bukan tanpa alasan. Sistem pengadaan alutsista yang tertutup membuat publik bertanya-tanya mengenai sistem dan prosesnya, termasuk aktor-aktor yang ada di balik pengadaan tersebut.
Selama ini, masyarakat sulit mengetahui karena minimnya keterbukaan informasi dengan alasan kerahasiaan, padahal pengadaan alutsista menggunakan anggaran negara, yang mana merupakan sumber pajak masyarakat.
"Makanya problem transparansi harus dicari formula yang tepat, supaya tetap ada aspek rahasia tapi nggak menutupnya betul-betul rapat pada publik. Selama transparansi nggak dikelola dengan baik, jangan salahkan prasangka baik ada mafia. Kita nggak minta 100% dibuka, tapi ada yang di-share lah ke publik, supaya publik paham dan praktik-praktik buruk (pengadaan) alutsista bisa ditepis," jelas Fahmi.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi isu yang mewarnai perbincangan mengenai pembangunan kekuatan pertahanan. Selain membutuhkan perencanaan yang komprehensif, berkelanjutan serta didasarkan pada skala prioritas yang jelas dan terukur, kita juga tak boleh menjalankannya secara tidak disiplin.
"Terutama ketika pemerintahan berganti dan orientasi kebijakan sektor pertahanan mengalami penyesuaian, pembangunan kekuatan pertahanan tak boleh mengalami perubahan yang drastis tanpa kejelasan, yang kemudian mengundang prasangka publik bahwa pengadaan alutsista telah dikendalikan oleh mafia," sebut Fahmi.
