Mimpi Besar RI Galakkan BBG, Semoga Bukan 'Omdo' Yah...

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah sempat mati suri, pemerintah kini kembali menggalakkan pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) di sektor transportasi. Pemanfaatan BBG digadang-gadang akan berkontribusi pada pengurangan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 2030 mendatang.

Dalam Grand Strategi Energi Nasional hingga 2030, pemerintah memproyeksikan kebutuhan BBM pada 2030 mencapai sebesar 1,55 juta barel minyak per hari (bph), meningkat dari proyeksi kebutuhan BBM di 2025 sebesar 1,36 juta bph dan 1,12 juta bph pada 2020.

Sementara itu, pemerintah menargetkan pada 2030 tak ada lagi impor BBM, terutama bensin, meski pada 2025 diperkirakan masih ada impor bensin sekitar 210 ribu bph dan pada 2020 sekitar 381 ribu bph.

Berbagai upaya direncanakan untuk mengurangi impor BBM ini. Selain dengan menambah kapasitas kilang, menggalakkan mobil listrik atau program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah juga berencana menggalakkan kembali bahan bakar gas (BBG).

BBG ditargetkan akan dimanfaatkan untuk 440 ribu kendaraan dan 257 unit kapal pada 2030 mendatang. Untuk itu, sekitar 112 ribu barel setara minyak per hari (boepd) BBG diharapkan bisa dikonsumsi pada 2030 mendatang, sehingga bisa mengurangi impor bensin.

Penggunaan BBG ditargetkan terus meningkat. Pasalnya, di 2020 penggunaan BBG diperkirakan masih sangat rendah, yakni baru setara 10 boepd, tapi pada 2025 ditargetkan meningkat menjadi setara 48 ribu boepd.

Namun, dalam mencapai target ini juga disebutkan bahwa masih diperlukan insentif untuk penyesuaian harga BBG.

Hal ini juga sempat diungkapkan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Migas Nanang Untung.

Baca: Konversi BBG Mati Suri Bertahun-tahun, Masih Sekedar 'Omdo'

Pada Desember 2020 lalu, Nanang mengatakan, pemerintah akan memperluas penggunaan gas di sektor transportasi yakni kendaraan berbasis bahan bakar gas (BBG). Untuk mendorong konsumsi BBG ini, menurutnya harga gas untuk BBG ini akan disesuaikan dan pemerintah akan memberikan insentif fiskal.

Selain itu, infrastruktur akan diintegrasikan antara proyek LNG, CNG dan pipa gas. Begitu juga dengan regulasi teknis dan regional menurutnya juga harus dijalankan sehingga bisa mencapai target serapan gas untuk sektor transportasi ini.

"Banyak manfaat dari penggunaan gas untuk transportasi seperti mengurangi impor BBM, mengurangi subsidi, dan mengurangi polusi udara," ujarnya.

Namun demikian, dia mengakui, meningkatkan konsumsi gas di sektor transportasi di Tanah Air bukanlah perkara mudah.

"Kami coba beberapa kali dan saat ini tidak ada cukup dorongan. Sekarang akan kondisikan untuk launch (meluncurkan) BBG. Ini demi kepentingan nasional di mana kita ada akses yang dulu sulit didapatkan," tuturnya pada acara "2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas" secara virtual, Kamis (03/12/2020).

Dengan mendorong konsumsi gas di sektor transportasi, maka menurutnya ini akan berdampak pada pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, penggunaan gas bisa menekan polusi udara dan menekan subsidi.

Baca: Biar Ga Cuma 'Omdo', Ini Terobosan BBG Bisa Hidup Lagi

"Pasar besar ada 11,3 juta bus dan truk, 17 juta mobil, dan 31 ribuan kapal," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kini Indonesia mengekspor gas sekitar 40%, sementara sekitar 400 ribuan barel per hari (bph) bahan bakar minyak (BBM) masih diimpor.

Apalagi, lanjutnya, BBM di Indonesia masih banyak yang beroktan rendah. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat keenam negara dengan kondisi kesehatan terburuk karena polusi.

"Yang akan dilakukan di 2021, kita akan optimalkan SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas) yang telah ada, dan Pertamina mulai konversi angkutannya dan akan dilakukan kerja sama dengan Pemda untuk mendorong angkot menggunakan BBG. Pertamina akan mengkonversi kapal dari berbasis minyak ke gas," jelasnya.

Baca: PGN Siap Operasikan Pipa Cisem, Tapi Modalnya dari Pemerintah

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Seolah Mati Suri, Kini Bahan Bakar Gas Bakal Digalakkan Lagi