
Heboh Reshuffle Kabinet, Erick Kok Bilang Siap Dicopot?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan segera melakukan reshuffle kembali kabinetnya bersamaan dengan perubahan nomenklatur kementerian. Mencuatnya wacana ini, membuat sejumlah menteri bersuara, salah satunya Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir yang menyatakan siap dicopot.
Sebenarnya, rencana perubahan nomenklatur kementerian ii, mengemuka sejak 2019 lalu dan Jokowi sempat membicarakannya dengan para menterinya.
Salah satu kementerian yang paling pasti diubah nomenklaturnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Kedua kementerian ini dikabarkan akan dilebur menjadi satu sehingga posisi Bambang Brodjonegoro jelas-jelas akan terancam.
Penggabungan dua kementerian ini pun telah telah mendapat restu dari DPR RI pada pekan lalu. Tak hanya itu, presiden juga telah mendapatkan restu parlemen untuk membentuk Kementerian Investasi.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan dua kementerian ini saja akan membuat terjadinya perubahan posisi dari para menteri.
"Peleburan dua kementerian, Kemendikbud dan Kemenristek, ini kan bongkar pasang. Dulu kan disatukan. Lalu dipisah. Dan saat ini ingin digabungkan lagi. Jika ada peleburan tentu akan ada reshuffle," terangnya.
Menurut dia, Bambang telah diberikan posisi khusus, yakni sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara. Sebab, dia yang membuat perencanaan Ibu Kota Negara ketika dia jadi Menteri PPN/Kepala Bappenas
Sedangkan posisi di Kemendikbud juga diperkirakan akan diisi oleh orang baru. Lantaran menteri saat ini Nadiem Makarim dinilai banyak menelurkan kebijakan yang kontroversial.
Tak hanya itu dua nama tersebut, sejumlah pihak dari lembaga survei hingga relawan merilis nama-nama menteri yang layak diganti.
Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei persepsi publik terhadap para menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pekan lalu.
Dari hasil survei yang dilakukan terhadap beberapa responden, ditemukan hasil bahwa dua menteri yang dinilai layak direshuffle adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
"Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi," kata Dedi.
Lebih jauh, Jokowi Mania (JoMan), salah satu organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah telah menyebut lima nama menteri yang dinilai layak diganti.
Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer menyebut da lima menteri yang layak diganti, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Khusus Pratikno, kalau dia dipertahankan, akan ada jarak luar biasa antara Jokowi dan rakyat," imbuhnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bahkan sudah angkat bicara mengenai rencana pengacakan kembali jabatan menteri Jokowi ini.
"Kalau saya sejak awal sudah bicara siap diangkat siap dicopot karena kita pembantu presiden. Jangan kita sebagai menteri siap diangkat tapi dicopot gak siap," kata dia pekan ini.
Dia menyebutkan, pemilihan dan kepercayaan yang diberikan bukan karena suka atau tidak suka, melainkan dengan tahapan good corporate governance (GCG). Sama seperti halnya dalam penggodokan direksi dan komisaris di BUMN.
"Dan tentu kenapa presiden melakukan perbaikan itu? Bukan untuk bapak presiden sendiri tapi untuk kebaikan rakyatnya supaya tadi di masa pemerintahan ini banyak penugasan itu harus ada hasilnya buat rakyat Indonesia itu sendiri," tandasnya.
Pakar komunikasi politik yang juga pendiri KedaiKOPI Hendri Satrio menilai reshuffle Kabinet Indonesia Maju menjadi sesuatu yang urgen selepas sejumlah momen penting yang mengemuka beberapa waktu belakangan.
"Terus ditambah lagi mungkin ada beberapa kontroversi akhir-akhir ini kan impor beras terus kemarin yang UU Cipta Kerja segala macam. Jadi kalau untuk urgen sih urgen, apalagi keliatannya ini reshuffle terakhirnya Pak Jokowi," kata dia.
Sebagaimana dijelaskan di awal, sejumlah nama dinilai layak diganti, antara lain menteri pertanian hingga menteri perdagangan.
Merespons hal itu, Hendri mengingatkan kalau Jokowi sudah tidak punya beban pada periode kedua kepemimpinannya.
"Bisa saja mekanismenya jadi beda-beda. Misalnya Kementerian Investasi, apakah akan ditempati Bahlil Lahadalia? Belum tentu juga. Sebelumnya Bahlil ada case yang dia menghalalkan money politics. Itu kan jelek," jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Hendri bilang tidak tertutup kemungkinan Lutfi yang menjadi Menteri Investasi. Ia digeser dari Kementerian Perdagangan lantaran kontroversi beras impor.
"Jadi mungkin yang Kemendag diisi yang lain," tandasnya.
(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Isu Duo Mentan-Mendag Dicopot, Seperti Apa Rapornya?