Siap-Siap, Subsidi Tertutup Berlaku, Tarif Listrik Bisa Naik
Jakarta, CNBC Indonesia - Subsidi energi berbasis komoditas yang berjalan selama ini ternyata banyak yang tidak tepat sasaran. Atas alasan inilah Badan Anggaran (Banggar) DPR RI berencana mengubah skema subsidi energi tahun depan menjadi tertutup.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah. Kondisi objektif yang terjadi saat ini, subsidi listrik hanya dinikmati 26% rakyat miskin.
Jika subsidi diberikan secara tertutup, maka akan ada penyesuaian tarif listrik sesuai dengan keekonomian, terutama untuk golongan pelanggan non subsidi. Golongan pelanggan non subsidi seharusnya sudah berlaku tarif keekonomian atau dikenal dengan istilah tarif penyesuaian (tariff adjustment). Namun sejak 2017 pemerintah tidak melakukan penyesuaian tarif, sehingga selisih tarif keekonomian dan tarif yang ditetapkan pemerintah ditanggung melalui kompensasi pemerintah.
Dia menjelaskan, harga patokan listrik yang diberikan pemerintah terhadap PLN Rp 1.352 per kilo Watt hour (kWh). Sementara Biaya Pokok Penyediaan (BPP) PLN yang merupakan harga keekonomian listrik Rp 1.530 per kWh.
"Selisihnya disebut kompensasi yang tahun ini menghabiskan anggaran Rp 27 triliun. Dan ini dinikmati pelanggan 1.300 kWh sampai dengan 300 ribu kWh serta industri yang merupakan golongan pelanggan non subsidi yang seharusnya diterapkan tariff adjustment," ungkapnya kepada CNBC Indonesia belum lama ini.
Oleh karena itu, menurutnya Banggar sepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi dialihkan ke golongan masyarakat 40% terbawah.
"Maka, Banggar bersepakat meminta pemerintah agar dana kompensasi lebih baik dialihkan ke masyarakat 40% terbawah, dan meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur agar lebih produktif," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pihaknya berharap subsidi tertutup ini bisa dijalankan mulai tahun depan.
Ini akan membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi.
"Kira-kira penghematannya itu capai Rp 22,12 triliun," ujar Rida dalam Raker Banggar, Rabu (7/4/2021).
Menurutnya, saat ini total masyarakat yang menjadi pengguna listrik 450 VA yang masih disubsidi adalah sebanyak 24,5 juta pelanggan. Namun, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, hanya ada 9,3 juta yang berhak menikmati subsidi.
Artinya, ada 15,2 juta pelanggan yang harus dikeluarkan dari penerima subsidi listrik golongan 450 VA. Dengan dikeluarkannya 15,2 juta pelanggan tersebut, muncul penghematan anggaran.
Dia mengatakan, ini alasan utama mengapa pemerintah ingin melakukan penyaluran subsidi tertutup. Karena selain tetap sasaran, akan ada penghematan anggaran, sehingga mengurangi beban APBN.
"Artinya, kalau ini dijalankan maka proyeksi perkiraan subsidi yang tadinya Rp 61,1 triliun jadi tinggal Rp 39 triliun," tegasnya.
Reformasi kebijakan subsidi energi sudah dibahas sejak tahun 2016 lalu. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah duduk bersama menyepakati untuk melanjutkan reformasi tersebut.
[Gambas:Video CNBC]
(wia)
