Luhut Ungkap Ratusan Triliun Anggaran Pemerintah Buat Impor

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang menggalakkan produk dalam negeri. Namuh, faktanya penggunaan barang dan jasa impor masih besar dalam belanja modal pemerintah pusat.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan masalah penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada belanja barang pemerintah pusat yang masih ada barang atau jasa impor. Nilai barang dan jasa impor per tahun bisa sebesar Rp 225 triliun di APBN.

Dari belanja modal dan barang pemerintah mencapai Rp 1.300 triliun per tahun, ada 45 item besar yang memakan banyak anggaran, dan hampir semua barang-barang tersebut harus diimpor.

"Mengenai TKDN, itu kita punya belanja modal dan barang Rp 1.300 triliun satu tahun. Dari Rp 1.300 triliun itu kami identifikasi itu ada 45 item yang besar, nilainya kira-kira US$ 34 miliar. Itu kita impor, hampir semua," kata Luhut dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Dari jumlah itu sebanyak 25 barang-barang tersebut, ada 17 item yang harusnya bisa diproduksi di dalam negeri. Bila ditotal-total 17 item itu nilainya mencapai Rp 225 triliun.

"Sekarang kami hitung lagi, sisir lagi, itu ada 17 item yang itu ternyata bisa kita buat dalam negeri. Dan itu nilainya US$ 17 miliar, itu sama seperti Rp 225 triliun,"katanya.

Uang sebesar itu menurutnya harusnya bisa diinvestasikan untuk produk lokal dalam negeri, sehingga menciptakan lapangan kerja hingga mendapatkan setoran pajak.

"Itu angka besar, kalau dibuat dalam negeri, diinvestasikan di dalam negeri, itu pasti akan ciptakan lapangan kerja dan mendapatkan pajak," ujar Luhut.

Luhut pun tak ingin anggaran belanja negara ini jadi barang bancakan korupsi bagi beberapa pihak. Maka dari itu, dia juga mengajak KPK memantau proses penggunaan TKDN pada belanja barang pemerintah.

"Ini proyek yang saya singgung dengan KPK. Maka ayo mari sama-sama diawasi proses TKDN ini, kalau dilaksanakan dengan baik ini akan bagus," katanya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Luhut: Tak Ada Negara Maju Mau Negara Berkembang Ikut Maju!