Sri Mulyani: APBN Tak Bisa Gantikan Belanja Masyarakat

News - Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
09 April 2021 20:18
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (tangkapan Layar Youtube Jasa Keuangan)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan belanja APBN saja tidak akan bisa menggantikan belanja masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.

Sri Mulyani menjelaskan tahun ini belanja APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun. Belanja tersebut adalah pondasi pemerintah untuk menjamin kesehatan masyarakat, menjamin pendidikan, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur.

Termasuk juga memberikan stimulus kepada dunia usaha. Masalahnya, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, permintaan atau demand sangat sulit didapatkan.


"Bagaimana pun kita coba bantu hotel, bantu dari korporasi agar pinjaman direlaksasi, bunga diturunkan, tapi kalau tidak ada permintaan, tidak bisa juga," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara virtual, Jumat (9/4/2021).

Melihat data perbankan, lanjut Sri Mulyani, dana pihak ketiga (DPK) naik 11%, terutama untuk rekening di atas Rp 5 miliar. Artinya, DPK sebenarnya ada di perbankan, tapi masyarakat tidak belanja.

Sementara, keinginan orang untuk berbelanja berkaitan erat dengan mobilitas, dan mobilitas bersinggungan langsung terhadap penularan Covid-19. Oleh karena itu vaksinasi adalah sebagai game changer untuk mengendalikan Covid-19.

"Tapi pemerintah enggak bisa menunggu sampai Covid-nya hilang. Makanya sekarang pemerintah melakukan berbagai upaya. Pembatasan dibuat secara mikro, vaksinnya dipercepat, boleh melakukan mobilitas, tapi harus sudah PCR. kita harus tetap jaga jarak, itu semua cara-cara dilakukan," ujarnya.

"Karena event Rp 2.750 triliun APBN enggak bisa gantikan belanja masyarakat. Konsumsi adalah 57% dari GDP. Dari Rp 15 ribu triliun itu besar sekali," ujarnya lagi.

Oleh karena itu, salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah memberikan berbagai stimulus untuk mendorong konsumsi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke atas.

Beberapa stimulus tersebut di antaranya adalah potongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor serta potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti.

Kemudian yang terbaru adalah pemberian subsidi ongkos kirim melalui program Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) di akhir bulan Ramadhan.

"Kita mendorong sisi konsumsi dengan PPN DTP. PPnBM untuk mobil dan rumah, supaya demand mulai muncul. Sekarang ini kemarin diumumkan, untuk hari belanja online," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan dana hingga Rp 500 miliar untuk memberikan subsidi ongkos kirim kepada masyarakat pada Harbolnas di akhir bulan Ramadhan.

"Pemerintah juga mendorong hari belanja nasional, di H-10 dan H-5 dimana untuk hari belanja nasional melalui online ditujukan untuk produk nasional dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan Rp 500 miliar," ujar Airlangga saat menyampaikan Hasil Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (7/4/2021).


[Gambas:Video CNBC]

(roy/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading