Kok PLN Sebut Tender Listrik Blok Rokan Gak Fair & Gak Wajar?

Anisatul Umah, CNBC Indonesia

08 April 2021 19:06

blok rokan — Foto: detikFinance/Muhammad Idris

Jakarta, CNBC Indonesia - Manajemen BUMN kelistrikan, PT PLN (Persero) menyebut ada yang tidak wajar soal harga tender dalam pengalihan aset pembangkit listrik yang ada di Blok Rokan, Riau.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan, Bob Saril mengatakan nilai aset yang ditawarkan mestinya mengacu pada harga yang wajar. Namun harga tender yang ditawarkan mencapai US$ 300 juta atau setara dengan Rp 4,2 triliun (kurs Rp 14.000/US$).

Padahal menurutnya 20 tahun lalu saja hanya sebesar US$ 190 juta atau setara Rp 2,66 triliun kurs saat ini. Selisih yang sangat jauh ini dia sebut tidak wajar.

"Nilai aset ini kita tawarkan sesuatu yang kewajaran. Kita gak inginkan tiba-tiba US$ 300 juta. Sedangkan nilai beli US$ 190 juta yang kita dapat 20 tahun lalu," ungkapnya dalam Webinar Pengamanan Aset Negara dan Keberlanjutan Pasokan Listrik di Blok Rokan, Kamis, (08/04/2021).

Baca:

Bakal Ada Skema Tarif Listrik Terbaru! Siap-siap Tagihan Naik

Selain menyinggung ketidakwajaran tender, Bob juga menyebut proses tender yang dijalankan tidak fair. Proses tender tidak terbukti, sengaja ditutup-tutupi untuk mendapatkan nilai yang tinggi.

"Sengaja ditutupi untuk dapat nilai yang tinggi," paparnya.

Selama ini PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) yang menjadi pemasok kebutuhan listrik di Blok Rokan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Chevron Standard Limited (CSL) sebagai satu grup Holding Chevron.

Bob menegaskan skema business-to-business (B2B) harus dilandasi oleh fairness, karena yang akan dijual adalah aset bukan kesempatan, sehingga harga yang ditawarkan tidak masuk akal.

"B2B harus dilandasi bisnis fairness yang dijual barang-barang yang diumumkan ini adalah aset yang akan dijual, bukan kesempatan, sehingga harga yang ditawarkan itu gak masuk akal sampai di atas US$ 300 juta," paparnya.

Baca:

'Disindir' Kang Emil, Pertamina Siap Bahas Sumur Migas Mini

"Jadi pertama tentu saja, harapan kita sangat setuju, kita ikuti proses, dukungan kita [adanya] kewajaran. PLN 100% milik negara, digunakan milik negara juga yang harus dipertanggungjawabkan."

Adapun saat ini juga dilakukan proses transisi Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina (Persero).

Sebelumnya PT CPI, selaku operator Blok Rokan telah menyerahkan data kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Data tersebut di antaranya data produksi, eksplorasi, dan pendukung kegiatan operasi. Sonitha Poernomo selaku Manager Corporate Communication PT CPI mengatakan ini menjadi komitmen Chevron jelang transisi Blok Rokan pada 9 Agustus 2021 mendatang.

"Perusahaan kami berkomitmen untuk melaksanakan proses transisi Blok Rokan ini secara selamat, andal, dan lancar sehingga blok ini terus memberikan manfaat optimal," paparnya dalam keterangan tertulisnya, Senin, (15/03/2021).