Internasional

Dubai Bakal Kesalip, Arab Saudi Incar 'Raja Keuangan' Arab

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia

07 April 2021 14:35

Kingdom Centre Tower di Riyadh, Arab Saudi — Foto: Reuters

Jakarta, CNBC Indonesia - Distrik Keuangan Raja Abdullah (The King Abdullah Financial District/KAFD) di Riyadh, Arab Saudi bersiap untuk diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang. Proyek bernilai miliaran dolar yang diumumkan pada tahun 2006 ini secara resmi menyatakan terbuka untuk bisnis.

Kehadiran distrik keuangan yang telah lama tertunda di Riyadh itu bakal menjadi pusat perhatian banyak pihak. Riyadh akan bersaing panas dengan Dubai dalam menarik perusahaan asing.

Baca:

Biaya Ibadah Haji 2021 Jadi Rp 44,3 Juta, Naik Rp 9,1 Juta

Dilansir dari AFP, perkembangan KAFD di Riyadh ini memanfaatkan ultimatum pemerintah kepada perusahaan asing. Arab Saudi mewajibkan perusahaan asing untuk memiliki markas besar di negara tersebut pada 2024 mendatang.

Ultimatum yang dikeluarkan pada Februari lalu dipandang sebagai tantangan langsung bagi Dubai, distrik yang telah lama menjadi pusat bisnis di negara Teluk tersebut. Ini juga muncul saat Arab Saudi berebut investasi untuk mendiversifikasi ekonomi yang bergantung pada minyak.

Guna memenuhi ultimatum tersebut, KAFD akan menawarkan insentif kepada perusahaan. Mulai dari pajak perusahaan 0% selama 50 tahun, pembebasan 10 tahun dari kebijakan "Saudisasi" negara untuk mencadangkan pekerjaan untuk Saudi dan perlakuan "preferensial" dalam kontrak pemerintah.

Menurut media lokal, Arab Saudi ingin membawa hingga 500 perusahaan internasional ke Riyadh . Mayoritas diharap berbasis di KAFD.

Sebaliknya, Dubai berhasil menarik sekitar 140 kantor pusat dalam tiga dekade. Ini merupakan yang tertinggi di Timur Tengah.

Startup hotel India Oyo dan perusahaan modal ventura 500 Startups mengatakan bahwa mereka sedang mendirikan kantor pusat regional mereka di KAFD. Sementara beberapa perusahaan Arab Saudi, seperti raksasa perbankan Samba, sudah mulai beroperasi dari KAFD.

Sebuah dokumen publik yang menguraikan rencana reformasi Visi 2030 Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengakui bahwa KAFD direncanakan "tanpa mempertimbangkan kelayakan ekonominya", dan "bahkan mencapai tingkat hunian yang layak akan sangat menantang".

Dengan populasi 34 juta, Arab Saudi menawarkan pasar terbesar di kawasan itu dan kontrak yang menguntungkan di berbagai mega proyek senilai ratusan miliar dolar. Kerajaan bahkan secara agresif mengejar ketinggalan dengan Dubai dalam hal gaya hidup, mengizinkan bioskop, konser, dan olahraga yang pernah dilarang.