Kritik Keras Pemerintah, DPR Malu Kok Dapat Subsidi Listrik

News - Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia
07 April 2021 13:26
Pekerja menutup retakan atap gedung DPR/MPR dengan waterproof di Kompleks Parlemen,Senayan,Jakarta, 24 April 2018.DPR akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi tahap kedua dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2019 (RAPBN) jika tidak mendapatkan izin dari pemerintah pusat. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

CNBC INDONESIA /Muhammad Sabki

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengkritik pemerintah terkait penyaluran subsidi energi triliunan rupiah. Menurutnya, penyaluran subsidi masih tidak tepat sasaran.

Oleh karenanya, Said meminta pemerintah mengubah skema penyaluran subsidi secara tertutup atau langsung kepada penerima manfaat. Ini dilakukan untuk semua subsidi, baik listrik maupun LPG.

Ia menekankan, penerimaan manfaat subsidi harus sesuai dengan yang ada di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Dengan demikian, yang menerima subsidi betul-betul masyarakat miskin yang membutuhkan.

"Harusnya itu kan hanya untuk mereka yang miskin yang menerima subsidi," ujar dalam Raker Banggar, Rabu (7/4/2021).

Ia mencontohkan, seperti subsidi listrik yang menerima manfaat itu bahkan tidak hanya masyarakat miskin. Bahkan DPR sendiri mendapatkan kompensasi dari PLN.

"Kami tidak layak mendapatkan itu (subsidi listrik). Kami malu mendapatkan itu," tegasnya.



Dia memaparkan, untuk tahun lalu ada sebanyak 23,9 juta pelanggan 450 VA yang mendapatkan subsidi listrik. Padahal di DTKS yang berhak mendapatkan manfaat harusnya 12,6 juta pelanggan saja.

Artinya, ada banyak masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan tapi ikut menikmati. Apabila orang tidak berhak tersebut dikeluarkan dari daftar penerima maka negara bisa menghemat anggaran.

"Subsidi ke depan harus fix. Tidak bisa lagi menyesuaikan kalau dia naik, kemudian ikut naik. Tidak fair kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin tapi tidak propone, karena hanya 26% yang menerima," kata dia.

Sementara itu, untuk subsidi LPG, Said menilai ini juga masih belum tepat sasaran karena yang menikmati masih banyak dari kalangan orang kaya.

Penyaluran subsidi LPG tidak tepat sasaran ini disebabkan karena masih dilakukan secara terbuka. Ini juga yang menyebabkan kenaikan anggaran setiap tahunnya.

Oleh karenanya, ia meminta penyaluran secara tertutup bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk penyaluran subsidi. Penerima manfaat nantinya harus sesuai dengan yang ada di DTKS.

"Keinginan kita mempertajam subsidi ini supaya tepat sasaran dan mempermudah akses masyarakat mendapat subsidi itu," tegasnya.



[Gambas:Video CNBC]

(wed/wed)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading