Kembangkan Hilir Migas, BPH Migas & Unsri Kolaborasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) melakukan audiensi dengan Universitas Sriwijaya (Unsri) membahas secara detail kerjasama antara BPH Migas dan Universitas Sriwijaya.

Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa menyampaikan tahun lalu tepatnya pada 06 Oktober 2020 BPH Migas telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan.

MoU tersebut berlaku selama lima tahun berisi lingkup Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Hilir Minyak dan Gas Bumi (Migas), ditandatangani oleh Kepala BPH Migas dan Rektor Unsri, Anis Saggaff.

Ifan sapaan akrab Fanshurullah Asa mengatakan pertemuan ini sebagai bentuk implementasi kerja sama BPH Migas dengan Universitas Sriwijaya. Ada enam poin yang dibicarakan di antaranya:

1. Kajian jargas Rumah Tangga-2 (RT-2) dan Pelanggan Kecil-2 (PK-2) di wilayah Sumsel
2. Kajian pengusahaan dan implementasi LNG pada kereta Babaranjang PT. KAI
3. Kajian pengaturan dan pengawasan implementasi BBM 1 Harga ,Sub Penyalur dan Penyalur Mini
4. PKL/magang program kampus merdeka, mahasiswa Unsri
5. Kajian sosio - legal pengolahan BBM ilegal di wilayah Sumsel (Musi Banyuasin)
6. Kajian PNBP dan PBBKB terkait volume penyaluran BBM dan Gas Bumi melalui pipa di wilayah Sumsel

Ifan mengatakan dari enam usulan yang disampaikan oleh BPH Migas bisa ditambah. Dia mengatakan RT1 dan PK1 memakai dana APBN. Ada peluang di Sumsel untuk mall, real estate bisa RT2 dan PK2.

"Satu-satunya BUMD yang bisa mengelolah jargas adalah di Palembang, dengan skema pola investasi, tidak perlu memakai APBN," ungkapnya dalam keterangan resminya dikutip, Sabtu, (20/03/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan di Prabumulih 95% sudah memakai jargas, tentu Palembang juga bisa. Supaya LPG yang 70% impor bisa dikurangi, dan beralih ke penggunaan LNG.

Dasar hukumnya ada di dalam Perpres 06 tahun 2019. Sehingga peluang untuk pola investasi sudah terbuka.

"Jika perlu adakan sosialisasi lagi, bisa diundang Kadin, REI, HIPMI, BUMD, perbankan untuk membuat jargas," tegas Ifan.

Kemudian untuk poin yang kedua, kajian pengusahaan dan implementasi LNG pada kereta Babaranjang PT. KAI. Dia sebut KA Babaranjang konsumsi BBM subsidinya masih tinggi, padahal BBM dipenuhi lewat impor.

Oleh karena itu penting ganti LNG, bangun Storage di Kertapati, nanti diundang, bila perlu ada komparasi sehingga terukur. Ini membantu negara. Nanti sosialisasi Unsri, BPH Migas, KAI, PT PGN LNG.

Foto: Dalam rangka menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Universitas Sriwijaya (Unsri), Kepala BPH Migas M. Fanshurullah beserta tim melakukan audiensi dengan Rektor Unsri Prof. Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE. beserta Wakil Rektor Unsri Bidang Akademik Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D , Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si , Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Iwan Stia Budi, S.KM., M.Kes , dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Ir. H. Muhammad Said, M.Sc, Ph.D (19/03/2021).

Selanjutnya yang ke 3, kajian pengaturan dan pengawasan implementasi BBM 1 Harga Sub Penyalur dan Mini SPBU, misalnya kebutuhan di kampus juga seluruh Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa perhitungan kebutuhan sampai dengan 5 tahun ke depan di Sumsel.

Poin ke 4, PKL/magang program kampus merdeka, mahasiswa Unsri ataupun kampus lain usulkan misalnya PKL di MOR, Depot, SPBU, Pertashop, PT. Bukit Asam dan lain-lain.

Selanjutnya yang ke 5 terkait kajian sosio - legal pengolahan BBM ilegal di wilayah Sumsel, seperti apa bentuknya, sebab disini banyak sumur tua yang kualitas tidak standar, sehingga mungkin perlu dikelola BUMD dan distandarisasi agar tidak merusak kendaraan.

Dan terakhir yang ke 6, kajian PNBP dan PBBKB terkait volume penyaluran BBM dan Gas Bumi melalui pipa di wilayah Sumsel, untuk peningkatan pajak penjualan BBM non subsidi 7,5 % untuk wilayah, sebab pemda provinsi tidak punya data volume sehingga selalu minta data ke BPH Migas, apa perlu digitalisasi. BPH Migas sudah ada MoU dengan PT Telkom.

Sementara itu Rektor Unsri Anis Saggaff menyampaikan bahwa secara prinsip menyetujui 6 agenda tersebut dengan tambahan pada poin 4 bukan hanya soal magang.

"Saya meminta kesediaan Kepala BPH Migas ataupun tenaga ahlinya untuk menjadi dosen, setidaknya waktu tertentu diperlukan di Unsri, bisa dalam bentuk Stadium General," ujarnya.