Bawa-bawa Jokowi-Luhut, Tanimbar Ngotot PI 6% di Blok Masela!
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
18 March 2021 06:00
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI sudah sepakat memberikan hak partisipasi atau participating interest (PI) sebesar 10% untuk Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Namun, beberapa waktu belakangan polemik soal PI mencuat lantaran masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kepulaun Tanimbar meminta jatah 6% dari total 10% PI yang diberikan kepada Pemprov Maluku.
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Jaflaun Batlayeri mengatakan, ada beberapa pertimbangan di balik permintaan tersebut.
Pertimbangan utama adalah pengembangan Blok Masela berada di darat (on shore) dan berlokasi di Tanimbar, sehingga dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Entah itu dari sisi sosial, budaya, ekosistem, ekologi, pemanfaatan lahan dan lainnya.
"Konsekuensi dari pada industri itu, dalam hal ini lingkungan maupun kependudukan, ya banyaklah. Tanimbar yang alami langsung dengan pola on shore baik dan buruknya," ungkapnya kepada CNBC Indonesia pada Rabu (17/03/2021) malam.
Mengenai permintaan itu, Jaflaun sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat dan stakeholder pada Rabu (17/03/2021). Namun, dia enggan memerinci hasil pertemuan itu.
Satu hal yang pasti, Jaflaun bilang respons yang diberikan pemerintah pusat atas tuntutan-tuntutan yang disampaikan baik. Secara umum Tanimbar diikutsertakan.
"Saya nggak bisa sampaikan secara gamblang apa saja. Nanti ada rilis resmi dari pemerintah daerah," ujar Jaflaun.
"Sebelum habis bulan ini (pertemuan kedua), sudah ada jawaban yang lebih konkret, sebagai tidak lanjut dari pertemuan pertama," lanjutnya.
Terpisah, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon dalam akun Facebook resminya menyampaikan imbauan agar seluruh komponen di Tanimbar sama-sama berjuang mendapatkan porsi hak partisipasi 6% dalam pengembangan Blok Masela.
"Meminta agar tidak ada tindakan atau pernyataan yang dapat menyerang personal atau jabatan tertentu atau yang dapat memicu gangguan Kamtibmas dan Keutuhan NKRI," ujar Petrus.
"Tanimbar tetap menjadi bagian dari Provinsi Maluku, Tanimbar tetap menjadi bagian yang utuh dari NKRI," lanjutnya.
Lebih lanjut, Petrus memberikan dukungan bagi kelancaran dan percepatan pengembangan Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
"Dengan Pemprov Maluku, SKK Migas, Kementerian ESDM, Menko Kemaritiman & Investasi, DPR RI, serta Bapak Presiden RI, yakin dan percaya bahwa kita akan berhasil memperoleh bagian yang layak atas PI 10% Blok Masela," ungkapnya.
Pages
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular