Menko Airlangga: Pemulihan Ekonomi Harus Dimulai dari UMKM

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM. Oleh karenanya, sektor tersebut paling harus dibantu jika ingin memulihkan perekonomian.

"Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61% bagi PDB Indonesia," ujarnya melalui keterangan resmi yang dikutip, Selasa (16/3/2021).

Menurutnya, jumlah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 mencapai 99% atau 64,2 juta dari seluruh usaha yang beroperasi di Indonesia.

Saat ini, Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup besar dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu sektor UMKM.

Pilihan Redaksi Fantastis! Ini Dia Bocoran 3 Proyek "Jembatan" RI-Singapura Airlangga Bertemu Prabowo di Hambalang, Ada Apa? Jokowi Mau Impor Beras, Susi Pudjiastuti yang 'Teriak'

Bentuk bantuan yang diberikan diwujudkan melalui enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

"Pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit," jelasnya.

Sebelumnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia. Peran ini juga menjadi potensi untuk mendorong ekspor.

Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15%, sehingga perlu ditingkatkan. Terbuka potensi untuk ditingkatkan, karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan, karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara.

Diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai US$ 124 miliar di 2025, dimana di 2020 baru mencapai US$ 44 miliar. Adapun, pada masa pandemi ini transformasi digital menjadi keharusan bukan pilihan lagi.

"Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif," tegasnya.

(roy/roy)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pulihkan UMKM, Airlangga: Sudah Rp 124 T Digelontorkan