Jokowi Mau Impor Beras, Susi Pudjiastuti yang 'Teriak'
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah Presiden Jokowi akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton untuk cadangan beras pemerintah. Namun, kebijakan ini menuai kontra dari berbagai kalangan, termasuk mantan menteri kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti.
Susi secara tegas memohon kepada Presiden Jokowi agar tak mengimpor beras. Hal ini pun pernah dilakukan Susi saat memohon agar pemerintah tak mengizinkan swasta mengangkat harta karun kapal tenggelam.
"Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi @KemenBUMN @kementan @Kemendag," kata Susi dalam akun Twitternya, Selasa (16/3).
Kabar soal Indonesia akan mengimpor beras sudah tersebar di dunia internasional. Bangkok Post melaporkan pemerintah Thailand bakal menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjual sebanyak 1 juta ton beras setahun dalam kesepakatan antar pemerintah (G2G) dengan Indonesia.
Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengatakan penandatanganan MoU akan dilakukan pada minggu terakhir Maret mendatang. MoU ini nantinya mencakup tidak lebih dari satu juta ton beras putih 15% hingga 25% setahun selama empat tahun.
Namun demikian, penjualan beras tersebut juga termasuk dalam syaratnya, tergantung produksi beras kedua negara tersebut dan harga beras dunia.
Sedangkan di dalam negeri, ihwal izin impor beras 2021 ini ampai saat ini izin impor belum diterbitkan oleh kementerian perdagangan.
"Belum, SPI-nya (surat persetujuan impor) belum diterbitkan," kata Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi kepada CNBC Indonesia, Selasa (9/3/21).
Untuk melakukan impor keputusan akhir memang ada di Kemendag melalui penerbitan SPI. Namun, hingga kini izin tersebut belum juga keluar. Ketika sudah keluar, maka pemerintah melalui Perum Bulog bisa melakukan eksekusi.
Awal informasi rencana impor ini muncul saat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan impor beras dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.
"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton," ujar Airlangga pekan lalu.
Alokasi penyediaan dari impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog. Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.
Sementara itu Menteri Perdagangan M Lutfi mengungkapkan untuk masalah beras sudah ditentukan oleh Menko Bidang Perekonomian. Impor beras ini akan digunakan sebagai iron stock atau barang yang disimpan di Bulog sebagai cadangan dan selalu ada.
"Jadi tidak bisa dipengaruhi panen atau apapun karena ini dipakai untuk iron stock, sudah disepakati dan diperintahkan. Waktu, tempat, dan harga ada di tangan saya," jelasnya dikutip dari detikcom.
Hal ini ditanggapi oleh Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso sempat menegaskan tidak akan sepenuhnya ikut kebijakan pemerintah tersebut, pasalnya ada pertaruhan harga gabah di tingkat petani yang bakal anjlok saat musim panen. Selain itu, saat ini banyak stok beras impor tak terpakai bahkan kondisinya rusak.
"Kalau pun kami mendapatkan tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri yang sekarang masa panen raya sampai bulan April," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/21).
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Impor 1 Juta Ton Beras Belum Terealisasi, Ini Sebabnya
