Skandal Pipa Impor: Ternyata Ini Pemicu TKDN Migas Bermasalah

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah tegas dengan memecat pejabat tinggi PT Pertamina akibat tak patuh soal ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek pipa. Hal ini dibocorkan oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan.

Di lapangan ada persoalan klasik yang masih terus terjadi saat ini. Saat investasi asing masuk khususnya di sektor migas, maka kepentingan produk-produk dari negara asal investor ikut juga masuk, seperti barang dan sumber daya manusia.

"Selama ini kita mengalami masa-masa seperti penjajahan ekonomi. Dulu kita lihat konsep pengeboran yang hadir industrinya oil company, Exxon mobil, lalu Petrochina yang terbesar Total Indonesia. Lucunya waktu masuk ke Indonesia, mereka selalu bawa pasukannya sendiri," kata Sarjuni, Surveyor dari perusahaan Surveyor BUMN dalam Sosialisasi Sertifikasi TKDN Kemenperin, Jumat (12/3/21).

Pilihan Redaksi Teror Bom di Capitol AS, FBI Tawarkan Rp 1,4 M Andai Pertamina Pakai Produk Lokal, Nilainya Bisa Rp 250 T! Heboh Pipa Impor Jokowi Murka, Garam Impor Tak Kalah Epik Lho

Adapun PT. Surveyor Indonesia merupakan surveyor independen untuk memverifikasi TKDN dari BUMN berdasarkan Permenperin No. 57 tahun 2006 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (Tkdn) Atas Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

"Saya ambil contoh Exxon mobil datang ke Indonesia yang di bawah Halliburton, perusahaan Amerika juga, komponen di dalamnya yang menunjang juga Amerika. Lalu total Indonesia datang dari Prancis, yang datang Schlamburger, semua dari Prancis juga, jadi memang mereka selalu seperti itu," lanjutnya.

Hal berbeda justru terjadi di Indonesia, ketika ada pengerjaan proyek di dalam negeri, pihak ketiga yang diikutsertakan justru dari pemain asing. Padahal, jika itu bisa diberikan kepada perusahaan Indonesia, maka perputaran uangnya juga akan lebih banyak terserap di dalam negeri.

"Indonesia Pertamina yang datang siapa? Produk impor, ini jadi lucu. Makanya Pemerintah mewajibkan produk dalam negeri," sebutnya.

Permainan ini sudah terjadi selama tahunan dan kian menjadi kebiasaan. Padahal, seharusnya Indonesia memiliki daya tawar lebih agar produk Indonesia bisa lebih dominan dalam pengerjaan proyek migas.

"Umpama kerjakan proyek di Cilacap, masuk investor, kita perlu duitnya untuk investment, bukan dia bawa barang sama truk-truknya dia masukkan. Investor kita minta uangnya sebanyak mungkin dipakai di sini untuk membeli barang-barang kita, bukan semua boleh dibawa. Itu kelemahan kita yang perlu diperbaiki." Kata Wakil Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaja kepada CNBC Indonesia, Jumat (12/3/21).

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Potret Deretan Kecelakaan Mematikan di Industri Migas Dunia