Seribu Jurus Gencet Myanmar, Biden Bekukan Dana US$ 1 M Junta

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden terus melancarkan aksi-aksi yang bertujuan untuk menahan kegiatan militer Myanmar yang melakukan kekerasan kepada para demonstran di negara itu.

Dikutip Reuters, salah satu tindakan Washington adalah membekukan dana sekitar US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) yang sebelumnya ingin dipindahkan junta militer Myanmar dari Federal Reserve Bank of New York.

Baca: Mengenal Deng Jia Xi, Milenial Si Mortir Demo Myanmar

Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan Fed. Pejabat pemerintah AS kemudian berhenti menyetujui transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan Biden memberi mereka otoritas hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu, kata sumber itu.

Namun juru bicara Fed New York dan Departemen Keuangan AS menolak berkomentar mengenai hal ini.

Baca: Biden 'Mendidih' karena Myanmar, Lempar 2 Bom Sanksi ke Junta

Cadangan Myanmar dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.

Upaya untuk mengosongkan akun dilakukan pada 4 Februari, tetapi diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di Fed New York sebelum kudeta.

Satu sumber mengatakan itu karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra karena negara itu tahun lalu ditempatkan dalam "daftar abu-abu" Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional atas dugaan pencucian uang.

Panduan kepatuhan CBIAS, dipublikasikan pada tahun 2016, mengatakan pedoman Fed New York mencakup ketentuan untuk menanggapi perkembangan di negara-negara pemegang rekening.

"Jika perlu, departemen hukum bank akan berkomunikasi dengan Departemen Luar Negeri AS untuk mengklarifikasi peristiwa terkini dan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi bank sentral dan kontrol terkait akun FRBNY," ucap sumber itu.

AS, Kanada, Uni Eropa (UE), dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer yang menewaskan para demonstran. PBB mengatakan pada Kamis (4/3/2021) bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta dan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Biden 'Mendidih' karena Myanmar, Lempar 2 Bom Sanksi ke Junta