Internasional

Seribu Jurus Gencet Myanmar, Biden Bekukan Dana US$ 1 M Junta

News - Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
05 March 2021 13:05
Protesters hold up placard with images of ousted leader Aung San Suu Kyi during an anti-coup protest in Mandalay, Myanmar, Sunday, Feb. 21, 2021. Police in Myanmar shot dead a few anti-coup protesters and injured several others on Saturday, as security forces increased pressure on popular revolt against the military takeover. (AP Photo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Joe Biden terus melancarkan aksi-aksi yang bertujuan untuk menahan kegiatan militerĀ Myanmar yang melakukan kekerasan kepada para demonstran di negara itu.

Dikutip Reuters, salah satu tindakan Washington adalah membekukan dana sekitar US$ 1 miliar (Rp 14 triliun) yang sebelumnya ingin dipindahkan junta militer Myanmar dari Federal Reserve Bank of New York.


Transaksi pada 4 Februari atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan Fed. Pejabat pemerintah AS kemudian berhenti menyetujui transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan Biden memberi mereka otoritas hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu, kata sumber itu.

Namun juru bicara Fed New York dan Departemen Keuangan AS menolak berkomentar mengenai hal ini.

Cadangan Myanmar dikelola oleh bagian dari Fed New York yang dikenal sebagai Bank Sentral dan Layanan Akun Internasional (CBIAS), di mana banyak bank sentral menyimpan cadangan dolar AS untuk tujuan seperti menyelesaikan transaksi.

Upaya untuk mengosongkan akun dilakukan pada 4 Februari, tetapi diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di Fed New York sebelum kudeta.

Satu sumber mengatakan itu karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra karena negara itu tahun lalu ditempatkan dalam "daftar abu-abu" Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional atas dugaan pencucian uang.

Panduan kepatuhan CBIAS, dipublikasikan pada tahun 2016, mengatakan pedoman Fed New York mencakup ketentuan untuk menanggapi perkembangan di negara-negara pemegang rekening.

"Jika perlu, departemen hukum bank akan berkomunikasi dengan Departemen Luar Negeri AS untuk mengklarifikasi peristiwa terkini dan setiap perubahan yang dapat mempengaruhi bank sentral dan kontrol terkait akun FRBNY," ucap sumber itu.

AS, Kanada, Uni Eropa (UE), dan Inggris telah mengeluarkan sanksi baru setelah kudeta dan tindakan keras militer yang menewaskan para demonstran. PBB mengatakan pada Kamis (4/3/2021) bahwa sedikitnya 54 orang telah tewas sejak kudeta dan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading