Internasional

Thailand Panas, 2.000 Pendemo 'Serbu' Rumah Perdana Menteri

Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
01 March 2021 10:05
Aktivis pemuda Thailand memprotes undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja Thailand yang berkuasa pada Sabtu (13/2/2021). AP/
Foto: Aktivis pemuda Thailand memprotes undang-undang yang melarang penghinaan terhadap raja Thailand yang berkuasa pada Sabtu (13/2/2021). AP/

Jakarta, CNBC Indonesia - Polisi Thailand menembakkan peluru karet dan menggunakan gas air mata ke pengunjuk rasa pro-demokrasi di Bangkok, Minggu (28/1/2021). Ini terjadi saat pada rapat umum digelar di luar kediaman Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha.

Dilasir AFP, sebanyak 2.000 demonstran yang juga terdiri atas beberapa warga migran Myanmar mendatangi kediaman PM Prayut dengan mengenakan pelindung kepala dan bendera berwarna merah. Mereka memprotes kebijakan PM Prayut mengenai gelombang kedua infeksi corona (Covid-19) dan memberi dukungannya atas junta militer Myanmar.

Awalnya demonstrasi itu berjalan normal. Namun kemudian ratusan orang kemudian berusaha menembus barikade kawat berduri. Ini mengarahkan protes ke konfrontasi dengan polisi anti huru hara yang menjaga pintu masuk barak. Polisi pun mengambil tindakan tegas.

"Mereka sedang mempersiapkan segalanya, perisai, tongkat, air dengan beberapa bahan kimia dan peluru karet," kata seorang pengunjuk rasa di garis depan kepada media Thailand.

Sementara itu dilaporkan juga bahwa akibat konfrontasi itu 16 pengunjuk rasa terluka dan seorang polisi pasukan anti huru hara pingsan. Bahkan seorang perawat di Rumah Sakit Rajavithi mengatakan kepada AFP bahwa polisi tersebut meninggal tetapi tidak menjelaskan keadaannya.

Hal ini juga dibenarkan Thai Lawyers for Human Rights (Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia) yang mengatakan 19 orang ditangkap. Info mengatakan mereka yang ditangkap termasuk seorang anak berusia 16 tahun.

Gerakan pro-demokrasi Thailand dimulai Juli lalu. Namun aksi ini terus menarik puluhan ribu orang yang kebanyakan anak muda, turun ke jalan.

Di antara tuntutan gerakan tersebut adalah penulisan ulang konstitusi yang dirancang militer dan reformasi monarki. Pro demokrasi ingin kerajaan tak terlalu kuat dan menuntut akuntabilitas.

Hal ini adalah ketentuan yang sangat tabu di negara di mana keluarga kerajaan yang kaya raya ini telah lama tidak tersentuh hukum. Sejak 2016, Thailand dipimpin Raja Maha Vajiralongkorn, yang menggantikan raja sebelumnya yang meninggal, Bhumibol Adulyadej.


(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Thailand Makin Membara, Perdana Menteri Tolak Mundur

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular