Dipecat Junta Militer, Dubes Myanmar Minta PBB Setop Kudeta
Jakarta, CNBC Indonesia - Duta besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun dipecat junta militer Myanmar karena dinilai telah mengkhianati negara.
Ia pun meminta bantuan agar PBB menghentikan kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing dan mengembalikan demokrasi di negaranya.
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu (27/02/2021) kemarin.
Televisi pemerintah Myanmar sebelumnya mengumumkan pada Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena mengkhianati negara. Namun, menurut keterangan pejabat PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun.
Sehingga, Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini.
"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, seperti dikutip dari Reuters.
Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memberikan peringatan kepada 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.
Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.
PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan di badan dunia itu. Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.
Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa dia berbicara mewakili pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan kepada PBB untuk membatalkan kudeta militer ilegal dan inkonstitusional karena hal tersebut dinilai bertentangan dengan mereka yang berkuasa di suatu negara dan jarang terjadi sebelumnya.
Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional.
Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta ini gagal. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan Cina.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos PBB Kecam Keras Militer Myanmar, Ada Apa?
